"Kebijakan APBN 2009 menggunakan asumsi makro optimis, dengan menampung downsize risk," kata Menkeu dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2009 ditetapkan moderat sebesar sekitar 20 persen, dan akan terus dihitung dengan situasi mutakhir.
Sementara untuk tetap mendorong pergerakan sektor riil, pemerintah memberikan insentif pajak dengan pelaksanaan UU PPh yang baru dengan tarif yang lebih rendah ,sementara penghasilan tidak kena pajak (PTKP)-nya lebih tinggi.
"Pemerintah juga menyediakan insentif pajak untuk sektor dan daerah tertentu berdasar PP Nomor 62 tahun 2008," katanya.
Pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen fiskal, perdagangan, dan industri untuk mengantisipasi perlambatan sektor riil.
Mengenai pelaksanaan APBN 2008, Menkeu menjelaskan
pelaksanaan APBN 2008 hingga saat ini masih aman.
Realisasi defisit APBN 2008 diperkirakan sekitar 1,0 ersen dari PDB atau lebih rendah dari target APBNP 2008 sebesar 2,1 persen.
Realisasi penerimaan perpajakan dan bea dan cukai diperkirakan akan mencapai105 persen dari target, lifting minyak melebihi target, sehingga penerimaan dari minyak meningkat.
Pemerintah juga menurunkan harga BBM dalam negeri mengikuti perkembangan harga dunia, pencairan belanja pemerintah akan mencapai sekitar 90-95 persen dari pagu.
APBN 2008 diperkirakan akan mengalami surplus (silpa) yang dapat dipakai untuk pembiayaan APBN 2009.
Pemerintah juga tidak menerbitkan SUN sejak Oktober 2008, sementara penerbitan sukuk global ditunda.
Mengenai asumsi makro 2008, pemerintah memperkirakan
realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen dari target APBNP 2008 6,4 persen, inflasi 12,0-12,2 persen dari target 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 9,3 persen dari 7,5 persen, kurs Rp9.750 dari 9.100 per dolar AS, harga minyak 98,1 dari 95 dolar AS per barel, lifting minyak 0,933 juta barel per hari dari 0,927 juta barel per hari, dan konsumsi minyak 39,1 juta kilo liter dari target 35,5 juta kilo liter. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
