Menurut Djoko Kirmanto, Depertemen PU sudah menyiapkan pos-pos anggaran yang memungkinkan untuk dipotong sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemangkasan sudah siap.
"Kalau seandainya Menteri Keuangan sampai memotong anggaran 2009 untuk Departemen PU kami sudah siap," kata Menteri PU saat ditanyakan soal alokasi anggaran tahun 2009.
Menteri PU mengatakan, anggaran Departemen PU tahun 2009 sejauh ini masih aman Rp34,9 triliun berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Menteri Keuangan kondisi ekonomi masih terkendali.
Dia menyarankan, dalam kondisi ekonomi seperti apa pun seharusnya pos belanja infrastruktur jangan dipotong karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta industri ikutannya sangat banyak.
Menteri PU mencontohkan, Cina akibat krisis ekonomi dunia sektor industrinya banyak yang rontok, tetapi anggarannya justru dibelanjakan untuk infrastruktur agar lapangan kerja tetap tersedia.
Sementara Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo sangat berharap pemerintah melalu anggarannya menyediakan proyek infrastruktur.
Terkait hal itu, dia menyarankan, anggaran tahun 2008 yang November kemarin baru terserap 70 persen di buat multiyears sehingga tetap dapat dimanfaatkan tahun 2009 agar lapangan kerja tetap tersedia.
"Kalau tidak maka ada Rp11 triliun yang harus dikembalikan kepada negara yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi," ungkapnya.
Dia menjamin kontraktor di bawah Gapensi akan melaksanakan pekerjaan tahun 2008 tepat waktu dan mutu tidak ada yang sampai wanprestasi (ingkar) di tengah jalan.
Kalaupun sampai terjadi semacam itu hanya oknum sehingga mencoreng keseluruhan organisasi, bahkan Gapensi siap mengambilalih pekerjaan anggotanya yang wanprestasi (ingkar).
Usulan untuk mengambil alih dan rencana ini sudah mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Departemen PU, ujarnya.
Menurut dia, sudah seharusnya anggota Gapensi lebih profesional di bidangnya sehingga pekerjaan yang didapat dari tender itu dapat diselesaikan tepat waktu dan mutu.
"Sudah menjadi kewajiban bagi organisasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya agar mereka lebih profesional mengingat pada tahun 2011 pasar jasa termasuk konstruksi akan dibuka," ungkapnya.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
