Mekkah (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII, Hasrul Azwar, minta Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk tidak terlalu cepat mengomentari dugaan atau pun temuan korupsi di lembaga legislatif, khususnya Komisi VIII DPR RI, terutama jika kebenarannya masih diragukan.

"Saya minta ICW tidak Asbun (Asal bunyi) dalam hal ini," pinta Hazwar di Mekkah, Kamis, di tengah kesibukannya mengecek persiapan pelaksanaan wukuf di Arafah, yang jatuh pada tanggal 7 Desember nanti.

Kepala Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan dalam laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, menduga ada anggota DPR yang menerima gratifikasi dari Departemen Agama (Depag) terkait dengan pelaksanaan ibadah haji

Namun Ade Irawan tak bersedia menyebut nama anggota DPR tersebut.

Menurut Hazrul, sudah tiga tahun menjadi Ketua Komisi VIII. Dan, Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni, sempat menjulukinya sebagai komisi "air mata" dan "doa".

Terkait dengan pernyataan ICW tersebut,lantas Ketua Komisi VIII mempertanyakan, ada apa dibalik pernyataan tersebut. Mengapa tiba-tiba dalam pelaksanaan ibadah haji ini mencuat pernyataan menyakitkan seperti itu.

"Ada apa ini," tanya dia.

Dalam berita yang beredar di tanah air, ICW menyebut, gratifikasi diterima anggota DPR dalam dua bentuk, yaitu insentif pembahasan BPIH tahun 2006 senilai Rp495,4 juta dan biaya perjalanan dinas sebesar 2.845 dolar AS.

Biaya perjalanan dinas itu diduga berasal dari dana BPIH Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.

Selain melaporkan dugaan pemberian gratifikasi kepada anggota DPR, ICW melaporkan potensi korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.

Ia menjelaskan, monopoli Departemen Agama dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Depag bisa dengan sesuka hati membuat penganggaran dan manggunakannya," kata Ade.

Ade meminta KPK segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Departemen Agama. "Terutama tentang penggunaan Dana Abadi Umat dan dugaan gratifikasi kepada anggota DPR," kata Ade.

Terkait dengan pernyataana Ada tersebut, Hazrul minta agar temuan ICW jika sudah dapat dipastikan kebenarannya, segera sebut pelakunya.

"Tunjuk hidungnya, agar jelas siapa pelakunya," katanya dengan nada tinggi.

Ketua Komisi VIII itu kembali menegaskan, anggota Komisi VIII tak pernah menerima dana sepeser pun dari Depag terkait pelaksanaan ibadah haji. Anggotanya, ketika melaksanakan ibadah haji pun dalam kaitan menjalankan fungsinya, tetap menggunakan anggaran dewan.

"Kita tak menerima apa pun. Kita punya anggaran tersendiri," Hazrul menegaskan.
(*)

Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008