Yogyakarta (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Soebandrio mengatakan, TNI AU tidak akan menambah jumlah personel untuk mengamankan Bandara Juanda Surabaya terkait ancaman pendudukan oleh sebagian besar korban lumpur Lapindo.
"Tidak ada pengamanan khsuus di Bandara Juanda, pengamanan normal seperti biasa," kata Kasau usai penandatangan naskah kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di auditorium UNY, Kamis.
Ia hanya mengimbau masyarakat korban lumpur Lapindo dalam melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian sebagian hak ganti rugi, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.
"Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan peringatan keras kepada pihak Lapindo untuk mempercepat proses penyelesaian pembayaran ganti rugi korban lumpur," katanya.
Kasau juga minta aksi unjuk rasa tersebut tidak mengganggu aktivitas di Bandara Juanda, dan para korban lumpur Lapindo diimbau tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.
"Diharapkan dengan peringatan keras dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pihak Lapindo, semuanya dapat diselesaikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, penjabat Rektor UNY Rochmat Wahab mengatakan, naskah kesepakatan bersama yang ditandatanganinya bersama KASAU menyangkut agenda pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang kedirgantaraan.
"Kerja sama ini bertujuan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki kedua pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing masing," ujarnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
