Perubahan tahapan kampanye yang semua dimulai Pebruari 2009 lalu diajukan menjadi Juli 2008 membuat Polri tidak punya anggaran pengamanan kampanye karena anggaran untuk itu mulai tahun 2009, kata Kapolri di Jakarta, Rabu.
"Konsekuensinya masa kampanye selama tujuh bulan di tahun 2008 pun tidak ada anggaran," katanya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR.
Kendati tanpa dukungan anggaran, namun Polri tetap akan memberikan pengamanan kampanye 38 partai politik.
"Pengamanan kampanye sejak Juli 2008 menggunakan anggaran rutin tahun 2008," katanya.
Untuk mengamankan Pemilu Legislatif dan Presiden 2009, Polri membutuhkan dana Rp2,4 triliun namun anggaran yang disediakan pemerintah hanya Rp1,8 triliun. "Anggaran itu belum mencakup jika Pemilu Presiden berlangsung dua putaran," katanya.
Selain dana operasional, Polri juga membutuhkan tambahan dana Rp185 miliar pada tahun 2008 untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk pengamanan Pemilu.
Untuk mengamankan pemilu, Polri akan menggelar operasi bersandikan "Mantab Brata 2009".
Pengamanan Pemilu akan dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Polda dengan dibantu instansi lain misalnya Pemerintah Daerah dan TNI.
Untuk pengamanan masa kampanye hingga pemungutan suara, Polri menggunakan 2/3 dari kekuatan, sedangkan untuk tahapan penetapan hasil Pemilu hingga pelantikan akan menggunakan 1/3 kekuatan.
Untuk pemilu itu, Polri akan mendapatkan bantuan 24.260 anggota TNI yang akan dikerahkan di tingkat Polda, Polwil, Polwiltabes, Poltabes dan Polres.
"Jumlah personil Linmas yang akan dikerahkan sebanyak 1.223.272 orang yang akan ditempatkan di semua TPS seluruh Indonesia," ujarnya.
Sedangkan pola pengamanan di TPS adalah dua polisi mengamankan lima TPS jika TPS dinilai tidak rawan, sedangkan yang rawan akan dikerahkan satu polisi untuk satu TPS. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2008
