"Jika masalah HAM ini dijadikan alat politik, saya akan menghadapi pula dengan politik," katanya saat berbicara dalam acara "Forum PPP Mendengar" di Kantor DPP PPP Jakarta, Senin malam.
Penegasan Prabowo yang juga mantan Danjen Kopasus dan Pangkostrad itu disampaikannya menjawab pertanyaan salah seorang panelis, kriminolog UI Prof Dr Rony Nitibaskara.
Ditegaskan Prabowo bahwa dirinya sangat menghormati hukum dan HAM dan hal itu telah dibuktikan dengan ketundukkannya pada keputusan Panglima TNI yang memecatnya dari jabatan militer pada awal reformasi dulu.
Namun demikian, Prabowo menambahkan bahwa ia juga akan menolak setiap pesanan asing yang berupaya melakukan intervensi kepada bangsa ini lewat persoalan HAM masa lalu.
"Saya hormati HAM dan hukum, tapi saya akan menolak mengikuti apa pun yang dikatakan asing. Saya tidak mau membebek," ujarnya.
Mengenai visinya apabila ia terpilih sebagai presiden di 2009, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merasa gusar dengan kondisi rakyat Indonesia yang terus dimiskinkan oleh sistem perekonomian yang sarat dengan praktek korupsi dan kolusi.
Dia mencontohkan untuk berbisnis perkebunan kelapa sawit, seorang pengusaha bisa mengeruk potensi kekayaan negara ini berikut uang-uang rakyat yang ada di perbankan dengan mudahnya.
"Dengan modal izin prinsip dari Pemda dan pemerintah pusat, dia bisa mendapatkan hak guna usaha perkebunan untuk jangka waktu 90 tahun. Lalu untuk modalnya mereka menjaminkan HGU itu ke bank," katanya.
Jadi, Prabowo menambahkan, belum satu pohon ditanam mereka sudah mendapat kucuran uang sedemikian banyak.
"Betapa baiknya negara ini. Disinilah mulai terjadi pengkhianatan terhadap bangsa ini. Karenanya jika terus begini, sampai kapan pun Indonesia akan terus miskin," katanya.
Terkait dengan kondisi itu, Prabowo menganjurkan adanya perubahan mazhap ekonomi Indonesia dari model kapitalisme predator yang telah membawa kemelaratan bagi bangsa ini kearah usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Menurut dia, negara-negara maju telah meninggalkan rezim kapitalisme pasar bebas dan mulai melakukan nasionalisasi terhadap korporasi yang telah menguasai hajat hidup orang banyak.
Atas dasar motivasi membenahi ketidak becusan dalam pengelolaan negara ini lah Prabowo merasa perlu mencalonkan diri sebagai capres di 2009.
Sementara itu Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, ada satu keyakinan di partainya bahwa siapa pun yang nanti jadi presiden pasti punya gagasan-gagasan brilian untuk bangsa ini.
"Karenanya PPP merasa perlu menggali bagaimana gagasan-gagasan itu sedini mungkin dan siapa tahu PPP bisa `jatuh cinta` turut mencalonkan kandidat tersebut," ujarnya.
Dia juga kembali menegaskan bahwa Forum PPP Mendengar bukanlah wahana uji kepatutan dan kelayakan capres atau ajang mencari duit dari capres. (*)
Pewarta: rusla
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
