"Kami memberikan usulan komersial untuk mengurangi risiko bisnis yang ditanggung perusahaan akibat naiknya biaya tanah dan konstruksi," kata Direktur Operasi PT.CMNP, Hudaya Arryanto di Jakarta, Kamis.
Hudaya mengatakan, biaya pengadaan tanah yang semula dianggarkan Rp700 miliar, diperkirakan meningkat menjadi Rp2 triliun (meningkat 300 persen dari rencana bisnis).
Biaya konstruksi semula dianggarkan Rp906 miliar diaddendum secara resmi Rp1,1 triliun tetapi masih melonjak lagi karena meningkatnya harga dan penambahan volume Rp2,1 triliun, jelasnya.
"Penambahan volume pekerjaan di simpang susun yang mempertemukan Tol Cinere - Jagorawi dan Tol Depok - Antasari yang rencana semula dibangun di atas tanah diubah menjadi di atas (layang)," kata Hudaya.
Pekerjaan ini semula diperkirakan hanya membutuhkan Rp200 miliar akhirnya harus dieskalasi menjadi Rp300 miliar sehingga secara fundamental bisnis proyek ini sebenarnya merosot, kata Hudaya dalam Public Expose.
Hudaya mengatakan, pemerintah memang menyediakan fasilitas land capping (dana risiko tanah) yang menyebutkan kelebihan harga tanah di atas 110 persen menjadi tanggungan pemerintah.
Akan tetapi jaminan dana resiko tanah itu tetap ada batas atasnya, ditetapkan melalui Financial Internal Rate of Return (FIRR) 12 persen apabila di bawah itu dianggap investasi sudah terlalu mahal, ujar Hudaya.
Presiden Direktur CMNP, Shadik Wahono mengatakan, apabila melihat lalulintas harian rata-rata (LHR) sebenarnya ruas ini prospektif, sehingga manajemen CMNP meengajukan usulan fasilitas land capping menjadi tangungan pemerintah sepenuhnya.
Sebagai kompensasi kami bersedia ditinjau kembali besaran tarif maupun masa konsesi dari rencana bisnis. Usulan ini akan disampaikan bersama sejumlah operator yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI), ujarnya.
Shadik mengatakan, pihaknya belajar pengalaman di Surabaya, maka PT Citra Waspphutowa anak perusahaan yang mengerjakan tol sepanjang 22,82 kilometer diminta agar berhati-hati jangan sampai "kejeblos" untuk kedua kalinya.
Lebih jauh, Hudaya, mendukung kebijakan pemerintah agar investor mengerjakan seksi yang menjadi prioritas masalahnya agar memberikan hasil maksimal yang dikerjakan harus seksi I dan II harga tanah sudah Rp1 triliun sementara equity yang dimiliki hanya Rp700 miliar. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
