Di tengah ribuan umat Kristiani memasuki gedung gereja, penjagaan di sekitar gereja diperketat.
Kendati sejak pagi pengelola gereja sudah terlihat mempersiapkan tenda dan kursi di halaman gereja, namun tak terlihat aparat keamanan berpakaian dinas yang berjaga-jaga di dekat ataupun depan gereja.
Ketua Panitia Perayaan Natal Gereja Katedral, Yohannes Mulyono, mengatakan aparat sudah melakukan pensterilan gedung gereja, Rabu sekitar pukul 15.30 WIB dan tidak ada masalah.
Ia menyebutkan, sedikitnya 2.000 jemaah Kristen Katolik akan melaksanakan misa malam Natal di gereja Katedral.
Persiapan perayaan Natal juga sudah telihat pada gereja Banua Niha Kriso Protestan (BNKP) Distrik Padang, sudah terpasang tenda untuk menampung umat yang akan melaksanakan perayaan natal (25/12).
Sebelumnya, Polda Sumbar telah menggelar apel operasi lilin pada (23/12) untuk pengamanan Natal dan pergantian tahun dengan menugaskan 1.050 personilnya.
Jumlah ini dibagi atas 400 polisi dari Polda Sumbar, 650 dari satuan wilayah --Poltabes, Polres dan Polresta--, juga ditambah instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan back up dari TNI.
Karo Ops Polda Sumbar Kombespol, Yusrizal Koto, mengatakan petugas dilapangan tidak hanya bertugas mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, tapi juga ikut serta jika terjadi bencana alam.
"Beberapa titik rawan, seperti di Padang Panjang mendapat perhatian khusus dari kita. Terlebih ini merupakan jalur utama dari Padang menuju Bukittinggi," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Mantan Ketua Dewan Dakwa Islam Indonesia (DDII) Sumbar, Mas`oed Abidin, menilai pengawasan dan pengamanan dari aparat keamanan perlu, tetapi kalau terlalu super ketat bisa mempertontonkan bahwa pemerintah tak mampu menjaga stabilitas negeri ini.
Menurut dia, umat antar agama itu punya aturan, bila saling menghormati dan menghargai tak akan ada musibah, jika pandai menjaga kerukunan.
Ia juga mengkritisi, pemerintah mestinya melakukan secara sosial dan bukan semata pendekatan keamanan apalagi dengan mengerahkan kekuatan tentara atau aparat keamanan berlebihan.
"Pemimpin umat beragama mesti memberi saran pada pemerintah, bahwa pengamanan berlebihan akan terkesan ada konflik antar agama di Indonesia. Di negeri sini masih dihormati prinsip-prinsip Pancasila itu," kata Mas`oed Abidin.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
