Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan, sebanyak 210 orang pejabat tersebut akan ditempatkan baik di satuan kerja pusat maupun Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang ada di 34 provinsi di Indonesia.
Ia juga menyatakan, pelantikan ini adalah amanah dari negara kepada para pejabat guna mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat.
"Saya harap pejabat yang dilantik siap untuk menanggung beban yang ditugaskan khususnya pembangunan di bidang perumahan untuk masyarakat," katanya.
Khalawi juga berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk harus dapat memanfaatkan sisa waktu digunakan untuk yang lebih baik kerja nyata untuk membangun rumah yang layak huni untuk masyarakat.
Khalawi menambahkan, melalui pembangunan rumah yang layak huni, Kementerian PUPR juga berharap akan mampu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, para pejabat juga harus memanfaatkan APBN secara tepat sasaran dan optimal
"Kita bekerja di periode ke dua Kabinet dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Visi kita adalah visi Presiden yakni pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Jangan hanya bangun rumah saja tapi rumah tersebut juga harus dimanfaatkan, dikembangkan dan dihuni," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati tetap menginginkan pemerintah agar dapat terus mendorong kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, terutama yang terkait dengan aspek pengadaan tanah dan lahan.
"Komisi V DPR RI akan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro MBR. Dengan demikian, program Sejuta Rumah bisa dengan cepat terlaksana," kata Nurhayati.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah pusat juga harus mengimbau terhadap berbagai pihak terkait guna dapat meningkatkan dukungan skema penyaluran kredit yang memprioritaskan MBR.
Dengan adanya skema penyaluran kredit perumahan pro-MBR, lanjutnya, maka kalangan masyarakat berpenghasilan rendah juga akan lebih besar kesempatan ke depannya dalam rangka mendapatkan perumahan yang layak huni.
Karenanya, Politisi Fraksi PPP ini juga mengingatkan Pemerintah agar konsisten dalam mendukung Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau skema kredit lainnya yang memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya MBR.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa jumlah MBR terbilang masih cukup merata hampir seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Baca juga: Apersi targetkan bangun 100.000 rumah subsidi
Baca juga: Kementerian PUPR inginkan Himperra tingkatkan bangun rumah subsidi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020
