Pemerintah Ubah Postur APBN 2009

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengubah postur APBN 2009 terkait dengan perubahan sejumlah indikator makro ekonomi yang disebabkab oleh perkembangan kondisi ekonomi global maupun nasional. Pelaksana tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers usai Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa petang mengatakan perubahan posturitu dilakukan karena pemerintah mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi, harga minyak dan nilai tukar rupiah atas dolar AS. "Kami memperkirakan pertumbuhan akan berkisar antara 4,5 - 5,5 persen dengan titik proyeksi pada 5 persen sehingga kami akan melakukan perubahan perhitunagn pertumbuhan ekonomi pada APBN 2009 menjadi 5 persen dari yang semula diasumsikan 6 persen," katanya. Ia menambahkan, harga minyak yang dalam penyusunan APBN 2009 sebelumnya diasumsikan sebesar 80 dolar AS per barel saat ini mencapai titik kesetimbangan baru antara 39-48 dolar AS per barel sehingga pemerintah mengubah asumsi harga minyak menjadi 45 dolar AS per barel. "Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, semula untuk menghitung besaran-besaran adalah sebesar Rp9.400 perdolar AS tapi kita lihat dalam tiga bulan terakhir dengan proyeksi ekonomi dan kondisi ekonomi pasca gejolak perekonomian dunia maka kita gunakan dasar Rp11.000 per dolar AS," ujarnya. Sementara itu asumsi atas inflasi, suku bunga BI tiga bulan maupun lifting pasar minyak tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan asumsi itu masih menurut Sri Mulyani memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan dan juga belanja negara. "Pendapatan negara diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp128 triliun, dari Rp985,7 triliun menjadi Rp857,7 triliun karena pertumbuhan ekonomi lebih rendah kemudian nilai tukar yang berubah dan juga adanya beberapa insentif yang menyebabkan penerimaan negara menurun," katanya. Ia menjelaskan, perubahan-perubahan itu akan menyebabkan penghitungan ulang terhadap target penerimaan negara 2009 karena harga minyak yang turun dari 80 dolar AS per barel menjadi sekitar 45 dolar AS per barel yang menyebabkan penerimaan Pph migas dan juga penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas mengalami penurunan. "Pajak juga akan turun Rp54 triliun dari Rp725 triliun menjadi Rp671,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak akan menjadi Rp74,51 triliun dikaitkan dengan harga minyak dan kurs yang berubah dan penurunan deviden BUMN terutama dari yang berhubungan dengan migas," katanya. Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dan berakhirpada pukul 17.00 WIB itu dihadiri oleh wakil presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet Indonesia Bersatu antara lain ketiga Menko, Menlu, Mendag, Menhan, dan Menperin.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009