Jakarta (ANTARA News) - Menneg BUMN Sofyan Djalil membantah pengangkatan direksi dan komisaris PT Pertamina merupakan usulan atau titipan orang atau partai politik tertentu.

"Tidak ada itu (titipan), semua proses penetapan direksi dan komisaris Pertamina dilakukan profesional," kata SofyanDjalil di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Pemerintah melaui Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wakil Wapres Jusuf Kalla, dan anggota yang terdiri atas Menneg BUMN Sofyan Djalil, Menkeu Sri Mulyani, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, memilih Karen Agustiawan (Direktur Hulu Pertamina) menggantikan Ari Soemarno sebagai Dirut Pertamina.

Pemerintah juga menetapkan Omar S. Anwar sebagai Wakil Dirut Pertamina menggantikan Iin Arifin Takhyan.

Selain itu juga mengangkat tiga orang sebagai komisaris baru Pertamina yaitu, Gita Wirjayawan yang merupakan pendiri Ancora Capital dan mantan Presiden Direktur JP Morgan Indonesia, serta Humayun Bosha bekas Dirut PT Caltex Indonesia, dan Sonny Sumarsono yang pernah menjabat direktur Pertamina.

Menurut Sofyan Djalil, pengangkatan direksi dan komisaris tersebut murni dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan anggota TPA (Menneg BUMN, Menkeu, dan Menneg ESDM).

Penetapan figur-figur tersebut merupakan kombinasi antara kemampuan teknis dan kemampuan bisnis.

"Pemerintah berharap Pertamina menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dengan menekankan aspek hulu, karena di sektor hulu merupakan sumber keuntungan dan sumber keuangan bagi perusahaan," ujarnya.

Sofyan juga berpendapat bahwa aspek hilir juga sangat penting namun sektor ini yang banyak diwarnai aspek politik. (*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2009