Aksi unjuk rasa HMI Mamuju yang dilakukan dalam memperingati hari lahirnya ke-62 tahun HMI ini, aktivis organisasi "hijau" ini dengan melakukan jalan kaki sambil membentangkan spanduk berkeliling dalam Kota Mamuju, Kamis
Dalam orasinya, HMI mendesak pihak kejaksaan untuk menangani kasus korupsi di Mamuju seperti dugaan korupsi pembangunan VIP Room Bandara Tampapadang, dugaan korupsi pembangunan turap sungai Sampaga, pembelian mes DPRD Sulbar di Jakarta.
Selain itu, desakan pengusutan dugaan korupsi pematangan lahan Kantor Gubernur Sulbar, dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp41 miliar, proyek pembangunan sarana air bersih di Mamuju tahun 2007 dan 2008, dan dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati, DPRD dan RSUD Mamuju Utara.
Aktivis HMI tersebut juga mendesak penanganan kasus dugaan illegal loging yang merusak hutan diwilayah itu, dan mendesak agar Pemerintah Provinsi Sulbar menghentikan pengadaan mobil dinas yang dianggarkan sebesar Rp7,8 miliar melalui APBD 2008.
"Anggaran pengadaan mobil Dinas harus dihentikan karena anggaran sebesar itu tidak layak, sebab di daerah ini masih banyak yang lebih penting untuk dianggarkan seperti masyarakat yang diterjang bencana alam banjir dan gelombang pasang air laut yang menimpa warga," ujar salah seorang aktivis HMI, Harlinton.
HMI juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah ini seperti pengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen melalui APBD, melakukan pemerataan pendidikan di wilayah pedesaan agar buta aksara dan jumlah anak putus sekolah dapat diatasi.
"Selain itu, juga pemerintah melakukan pemerataan jumlah tenaga medis yang ada di daerah ini dan peningkatan pelayanan medis kepada masyarakat secara profesional dan tidak menyusahkan masyarakat yang masih dalam keadaan miskin," ujarnya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
