Denpasar, (ANTARA News) - Pemilihan Umum 2009 merupakan akhir masa transisi bangsa Indonesia untuk menuju konsolidasi sistem politik.
Hal tersebut dikatakan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum, Jimly Asshidiqie dalam acara `Sosialisasi Penegakan Hukum dan Sengketa Pemilu 2009` di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali di Denpasar, Sabtu.
Menurut Jimly setelah pemilu 2009 ini sistem politik di Indonesia akan memasuki babak baru di mana terjadi konsolidasi atau penyederhanaan politik terutama partai politik.
"Pemilu 2009 adalah transisi setelah sepuluh tahun. Maka diharapkan ada perbaikan menyeluruh baik dari segi pemerintahan hingga sistem politik," kata Jimly.
Jimly juga mengatakan mengingat pentingnya momen pemilu 2009 mendatang, maka ia mendesak semua pihak untuk ikut terlibat dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilu 2009.
"Jadi jangan hanya mengantungkan diri pada Komisi Pemilihan Umum saja tapi semua pihak harus ikut berpartisipasi," kata Jimly.
Jimly mencatat sedikitnya terdapat empat permasalahan yang dihadapi dalam pemilu 2009 mendatang. Pertama, munculnya citra KPU yang tidak siap dan sosialisasi yang kurang. Kedua, masih tidak stabilnya aturan pemilu. Ketiga, KPU mewariskan ketidakpercayaan di masyarakat akibat kasus yang menimpa anggota KPU sebelumnya. Keempat, Panitia Pengawas Pemilu yang kini kedudukannya terpisah dari Komisi Pemilihan Umum.
"Komisi Pemilihan Umum sebenarnya telah siap asalkan saja segera terbentuk stabilitas sistem peraturan pemilu. Bila sudah stabil maka KPU dapat melakukan sosialisasi dengan maksimal," kata Jimly.
Sosialisasi Penegakan Hukum dan Sengketa Pemilu 2009 dihadiri seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali, calon anggota DPD RI asal Bali dan perwakilan partai politik peserta pemilu 2009.(*)
Pewarta: adit
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
