Jakarta, 9/2 (ANTARA) - Penyuluhan adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Sekjen DKP, Widi Agoes Pratikto, pada tanggal 6-7 Februari 2009 mengadakan berbagai pertemuan di North Carolina State University, Raleigh, Amerika Serikat. bersama dengan Soen'an H Poernomo, Kepala Pusdatin, Dedy H. Sutisna, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, beserta staf, telah mengadakan diskusi dengan pimpinan Universitas, Larry Nielsen, Pimpinan Sea Grant, Michael Voiland, para penyuluh spesialis, akademisi dan pengusaha setempat.

     Pelaksanaan penyuluhan di Indonesia dan di Amerika Serikat memiliki perbedaan yang mendasar.  Penyuluhan Indonesia dilaksanakan terutama oleh PNS, adapun di Amerika dilakukan oleh para penyuluh yang berada di perguruan tinggi.  Dua perbedaan ini apabila dipadukan dapat menghasilkan kinerja yang sangat efektif.

     Sebetulnya persiapan pola penyuluhan Amerika di Indonesia telah diiniasi DKP sejak tahun 2003, dengan menyelenggarakan Program Kemitraan Bahari (Sea Partnership Program), semula diselenggarakan di lima wilayah, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.  Program ini tentu tidak saja pada penyuluhan, tapi juga menyelenggarakan diklat, penelitian, dan pendampingan kebijakan pemerintah daerah.  Wilayah kegiatan juga telah berkembang ke seluruh Provinsi, dengan tingkat keberhasilan yang sangat bervariasi.

     Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat, Sea Grant dilaksanakan di 33 provinsi.  Di antaranya yang cukup maju adalah di North Carolina, di samping Florida, Texas California dan Rhode Island.  Agar mendapatkan gambaran yang lengkap, maka Sekjen DKP beserta staf melakukan pembicaraan di National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di Washington, di North Carolina State University (NCSU) di Religh dan pusat kegiatan perikanan di pantai Atlantik, Willmington.

     Berdasarkan pembicaraan yang telah dilakukan, kerjasama yang berpeluang untuk dilaksanakan adalah pengembangan untuk memadukan program kemitraan bahari dengan penyuluhan kelautan dan perikanan di Indonesia.  Dimungkinkan pula penyelenggaraan pendidikan pasca sarjana, pelatihan, pemagangan, baik mengenai sistem penyuluhan, maupun hal-hal teknis seperti Port State Measure, HACCP, Good Aquaculture Practice, dan Marine Protected Area.

     Kedua pihak juga sepakat untuk mempersiapkan penelitian bersama tentang dampak perubahan iklim terhadap lautan, dan sebaliknya, peran laut terhadap perubahan iklim.  Kerjasama dua pihak ini sebetulnya terdorong oleh beberapa hal, yakni guna mereview Nota Kesepahaman DKP dengan NOAA yang ditandatangani Sekjen DKP tahun 2007, terbitnya UU 16/2006 tentang sistem penyelenggaraan penyuluhan, UU 27/2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjelang terselenggaranya World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, bulan Mei 2009 yang akan datang.

     Dengan adanya kerjasama ini, maka diharapkan dapat tercipta perpaduan antara sistem penyuluhan yang sudah ada dengan potensi positif perguruan tinggi, sehingga penyuluhan kelautan dan perikanan dapat dinamis, efektif, efisien dan maju.

     Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Dr. Soen'an H. Poernomo, Nomor hand phone: 08161933911

Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2009