Jakarta (ANTARA News) - Sebagian besar Anggota Komisi VII DPR menolak usulan pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) dalam APBN Perubahan 2009.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) di Jakarta, Senin.
Namun, penolakan tersebut belum merupakan sikap resmi Komisi VII DPR, karena rapat memang tidak membuat suatu kesimpulan.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Evita Legowo mengusulkan subsidi BBN dalam APBN Perubahan 2009 sebesar Rp831,427 miliar.
Alokasi itu untuk menyubsidi bioetanol 206.389 kiloliter dan biodiesel 625.038 kiloliter dengan nilai subsidi Rp1.000 per liter.
Volume bioetanol yang disubsidi itu mencakup satu persen dari kuota premium bersubsidi APBN Perubahan 2009 sebesar 20,639 juta kiloliter dan lima persen dari kuota solar bersubsidi sebesar 12,5 juta kiloliter.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alvin Lie mempertanyakan subsidi BBN yang belum ada dasar hukumnya tersebut.
"Kami sepakat BBN perlu dikembangkan, tapi jangan dengan memberikan subsidi, karena belum ada rambu yang jelas," katanya.
Menurut dia, pengalokasian subsidi harus memiliki kriteria yang jelas yakni diperuntukkan bagi hajat hidup orang banyak dan memenuhi keadilan bagi semua orang.
Kalau hanya menjaga kelangsungan industri, lanjutnya, maka bukan dalam bentuk subsidi, tapi bisa berupa fiskal saja.
Hal senada dikemukakan Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP. Menurut dia, sesuai UU APBN maka hanya empat produk yang diberikan subsidi yakni premium, solar, minyak tanah, dan elpiji.
"Kalau BBN, apa dasar hukumnya," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Evita usai rapat mengatakan, pihaknya tetap optimis BBN akan mendapat subsidi.
"Kalaupun tidak, maka bisa dalam bentuk insentif misalkan pengurangan pajak," ujarnya.
Menurut dia, sebagian besar Anggota Komisi VII DPR sebenarnya bisa memahami perlunya pengembangan BBN sebagai pengganti BBM.
Sedang, Ketua Umum Aprobi Purnardi Djojosudirjo mengatakan, pihaknya tidak meminta subsidi BBN.
"Kami hanya minta harga beli yang wajar dari Pertamina sebagai pembeli terbesar. Kalau memakai acuan MOPS (mid oil platts Singapore/MOPS atau harga pasar BBM di pasar Singapura) seperti sekarang ini, maka kami rugi," katanya.
Ia juga mengatakan, alokasi subsidi bukan diperuntukkan bagi produsen BBN, tapi tetap buat rakyat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
