Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar di Jakarta, Selasa, mengatakan, rencananya anak perusahaan tersebut akan menangani jasa survei dan jasa penanganan kualitas beras.
"Mudah-mudahan sebelum pertengahan 2009 sudah bisa terealisasi," katanya di sela Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI.
Menurut dia, anak perusahaan tersebut nantinya akan dijadikan bagian dari unit bisnis yang sudah dimiliki Bulog saat ini.
Dengan demikian, tambahnya, nantinya akan memudahkan perusahaan negara tersebut untuk memisahkan antara peran pelayanan publik (PSO) dengan usaha komersilnya.
Pada kesempatan itu Dirut Bulog juga mengungkapkan pihaknya saat ini telah menyerahkan pengelolaan 119 unit UPGB (Unit Penggilingan Gabah dan Beras) secara penuh ke daerah.
Sebelumnya, tambahnya, 132 UPGB yang dimiliki Bulog di seluruh Indonesia pengelolaannya dilakukan oleh pusat lalu pada Januari 2009 sebanyak 92 unit mulai diotonomikan ke daerah dan saat ini ditambah menjadi 119 unit.
Dengan otonomi pengelolaan UPGB tersebut, tambahnya, kewenangan 100 persen ada di daerah atau manajemen seluruhnya ditangani Divisi Regional, namun demikian kepemilikan unit usaha tersebut masih di tingkat pusat.
Ketika menyinggung mengenai target pengolahan gabah yang bisa dilakukan UPGB setelah diserahkan ke daerah, Dirut Perum Bulog mengatakan, setiap Divre akan menangani 22.000 ton per tahun.
Selain itu, Mustafa mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 19 unit UPGB yang tidak tepat lokasi misalnya berada di tengah pemukiman warga sehingga saat melakukan kegiatan penggilingan mengganggu lingkungan dan diprotes masyarakat sekitar sehingga harus dipindahkan. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2009
