Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VII DPR (bidang pertambangan) Sonny Keraf menegaskan, tidak ada maksud di kalangan anggota Komisi VII untuk berseteru dengan pihak Pertamina dan kesalahpahaman yang sempat muncul tidak boleh menghalangi kerja-kerja pengawasan DPR terhadap mitranya di pemerintahan.
"Tidak ada perseteruan itu dan kalaupun sempat ada kesalah pahaman (dengan pihak Pertamina), itu soal gampang untuk diselesaikan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut politisi PDIP itu, persoalan keberadaan surat Pertamina yang sempat menyinggung kalangan Komisi VII DPR itu juga segera diklarifikasi dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Meneg ESDM dan jajaran direksi Pertamina pada Senin (23/2).
Lebih lanjut dikatakannya bahwa substansi persoalan yang dikhawatirkannya adalah adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalangi proses pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan negara ini.
"Jangan sampai ada tangan-tangan di luar Pertamina yang melakukan intervensi dan kemudian justru memojokkan DPR dengan insiden ini," katanya.
Ditanya mengenai isu-isu krusial yang harus dibicarakan dengan DPR seperti keberadaan Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Sonny menjelaskan bahwa masalah tersebut termasuk dalam topik-topik yang tertunda pembahasannya setelah muncul surat pertamina.
"Isu itu termasuk yang belum terjawab dan rencananya akan dijadual ulang lagi setelah sempat dipending kemarin," ujarnya.
Ia berharap rapat dengar pendapat dengan pihak Pertamina guna menjawab semua pertanyaan Komisi VII yang sempat tertunda itu bisa dilakukan pada masa sidang kali ini juga, walaupun sebentar lagi DPR memasuki masa resesnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menyatakan bahwa bila perseteruan Pertamina dan DPR didiamkan terus dan tidak ada penyelesaiannya hingga menjelang pemilu nanti, maka hal itu akan berimbas pada tak adanya kontrol pengawasan parlemen terhadap salah satu BUMN terbesar itu.
"Karenanya kedua belah pihak diharapkan sama-sama berjiwa besar, jangan sama-sama mengedepankan egoisme lembaga masing-masing (Komisi VII dan Pertamina). Kembali duduk satu meja dan kembali menjalin sebagai mitra kerja yang harmonis," kata Mamit Setiawan.
Menurut dia, kesalahpahaman yang muncul itu tentu bukan sesuatu yang diinginkan kedua lembaga ini dan sudah tentu pula harus memberikan klarifikasi dengan tujuan yang baik.
Dia juga mengatakan bahwa DPR sebagai lembaga kontrol harus mampu mengungkap komitmen Dirut Pertamina Karen Agustiawan membenahi internal Pertamina.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
