Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, keberadaan partai-partai politik besar seperti Partai Golongan Karya, PDI-Perjuangan, harus mampu meredam retorika separatis di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin, ia mengatakan, perdamaian di Aceh bukan semata tanggungjawab aparat baik TNI maupun Polri tetapi juga seluruh komponen masyarakat, Pemda setempat dan partai politik.
"Separatisme muncul, antara lain karena mereka merasa kurang diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat, merasa mendapat ketidakadilan, dan merasa dikucilkan," katanya.
Karenanya, semua pihak terutama pemda dan parpol terutama parpol besar hendaknya bisa memainkan peranannya untuk meredam berbagai aksi dan retorika separatisme, dengan cara merangkul dan menciptakan keadilan bagi masyarakat di Aceh, tutur Menhan.
Tentang keberadaan TNI di Aceh, Juwono mengatakan, TNI akan bertugas sesuai tatarannya dalam kerangka tertib sipil di NAD.
"Saya percaya, TNI dapat memainkan peranannya sesuai tatarannya dalam kerangka tertib sipil di Aceh," tutur Menhan.
Juwono menekankan, dalam kerangka tertib sipil TNI akan membantu pemberdayaan pemerintah daerah setempat dan komponen lainnya, untuk dapat meredam retorika upaya menghidupkan kembali gerakan separatis bersenjata di Aceh.
Sedangkan untuk penegakkan hukum tetap dilakukan oleh Polri sebagai kekuatan utama. TNI hanya dapat diterjunkan, jika situasi dan kondisi di lapangan tidak lagi sanggup dikendalikan oleh Polri.
"Jadi, semua harus berdasarkan tingkat kegentingan yang terjadi di Aceh," ujar Juwono.
Pada kesempatan yang sama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya serius mengelola keamanan di Aceh khususnya mengawal perdamaian di daerah itu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"TNI akan senantiasa dan serius menjaga Aceh, bahkan kami sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah kontijensi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di daerah itu," katanya.
TNI memiliki pusat pengendalian operasi yang dapat memantau situasi keamanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh, ujar Djoko menambahkan.
Hal senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo yang mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 15 satuan tempur untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di Aceh.
"Penggunannya tentu harus berdasarkan keputusan politik. Tidak bisa, atas kemauan TNI sendiri," ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat itu, mayoritas anggota Komisi I DPR menyoroti perkembangan situasi keamanan di Aceh, khususnya menjelang Pemilu 2009.
Sejumlah tindak kriminal dan intimidasi terjadi terhadap partai politik atau calon legislatif setempat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
