Piagam penghargaan itu diserahkan Ketua Umum MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat yang didampingi Sekjen DPP PDIP Pramono Anung dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas.
Jaya Suprana dalam sambutannya mengatakan, penghargaan MURI diberikan kepada PDIP karena merupakan partai yang pertama kali yang berani membuat kontrak politik terhadap caleg DPR RI (2009-2014) dari PDIP.
"Saya melihat, baru PDIP yang berani membakukan janjinya ke dalam kontrak politik bagi calegnya, sedangkan selama ini kebanyakan parpol hanya memberikan janji, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap janjinya setelah terpilih di legislatif," katanya.
Menurut Jaya, pihaknya menerima permohonan untuk penghargaan MURI kepada PDIP itu dari sebuah lembaga survei di Indonesia dan setelah pihaknya melakukan penelitian, ternyata hingga saat ini belum ada parpol yang membakukan kontrak politik secara nasionat dengan target program dan sanksi yang dapat diukur, kecuali PDIP.
"Memang ada beberapa parpol yang melakukan kontrak politik dengan calegnya yang sifatnya internal, tetapi tidak bersifat nasional dan tidak bisa diukur, sehingga tidak mungkin mendapatkan penghargaan MURI," katanya.
Jaya Suprana mengatakan, langkah PDIP dalam melaksanakan kontrak politik memiliki nilai edukasi dan terobosan politik tingkat tinggi serta menunjukkan langkahnya sebagai parpol paling modern.
Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, PDIP tak hanya ingin menang pada Pemilu 2009, tetapi ingin membuat Pemilu menjadi jembatan perubahan nasib rakyat.
Karena itu, PDIP melakukan kontrak politik PDIP bagi caleg DPR (2009-2014) berupa memperjuangkan tiga isu program yaitu memperjuangkan sembako murah, menciptakan jutaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan, pemberian Rekor MURI kepada PDIP buka merupakan rekayasa dari pengurus PDIP, tetapi usulan dari kelompok masyarakat karena PDIP dunilai berani melaksanakan kontrak politik kepada caleg PDIP untuk DPR (2009-2014) untuk memenuhi tiga isu program tersebut dan jika gagal mewujudkannya tiga isu tersebut, maka para caleg terpilih pada pemilu 2009 dilarang mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2014.
"Dengan adanya kontrak politik, rakyat lebih mudah menghakimi partai pada Pemilu berikutnya. Kontrak politik membuat partai politik lebih bertanggungjawab dan demokrasi lebih sehat," katanya.
Sebelumnya, Megawati mengatakan, kontrak politik tersebut hanya berlaku jika PDIP mengontrol pemrintahan baik di eksekutif maupun legislatif.
"PDIP hanya dapat mengontrol kebijakan publik jika Presiden RI (2009-2014) berasal dari PDIP, dan 30 persen kursi di DPR RI (2009-2014) dikuasai PDIP," katanya.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
