"Namun, tetap tidak ada kepastian soal koalisi. Koalisi tidak mungkin dilakukan sekarang, tetapi menunggu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif selesai," kata anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar itu di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, parpol akan menentukan sikap untuk koalisi setelah mengetahui hasil Pemilu legislatif. Mereka akan melakukan koalisi jika perolehan suara telah pasti sehingga dapat menentukan posisi yang dikehendaki.
"Dalam konteks itu, koalisi antarparpol merupakan keniscayaan terutama bagi parpol yang perolehan suaranya tidak mencapai 25 persen atau 20 kursi dari jumlah anggota DPR," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Menyinggung adanya dukungan terhadap duet Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2009, ia mengatakan, silakan saja dan tidak masalah.
"Saya berterima kasih atas dukungan itu, tetapi kita perlu tahu semua itu nanti tetap akan melalui proses koalisi. Secara pribadi saya juga telah beberapa kali bertemu langsung dengan Muhaimin Iskandar," katanya.
Meskipun demikian, dalam pertemuan itu sama sekali tidak membicarakan wacana duet sebagai capres dan cawapres yang baru-baru ini disampaikan kaukus muda untuk perubahan PKB.
"Soal itu (duet) tidak mungkin dilakukan sekarang. Semua proses akan terjadi dalam koalisi setelah 9 April 2009, karena koalisi tidak mungkin dilakukan sebelum Pemilu legislatif selesai digelar," katanya.
Menurut dia, setelah Pemilu legislatif digelar pada 9 April 2009 ada waktu sekitar satu bulan bagi parpol untuk menjalin koalisi dan melakukan negosiasi antarparpol jika tidak mencapai 25 persen suara atau 20 persen kursi dari jumlah anggota DPR.
"Jadi, waktu untuk koalisi dan negosiasi cukup pendek, karena pendaftaran untuk capres dan cawapres mulai dibuka 10 Mei 2009. Dalam rentang waktu satu bulan itu akan terjadi intensitas yang tinggi dalam lobi dan negosiasi politik," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
