"Semua anggaran termasuk dana tambahan untuk KPU sebesar Rp200 juta ini harus dipertanggungjawabkan secara rinci yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," kata Sekkota Malang Bambang DH Suyono, Kamis, lalu menyatakan tanpa DPA dari KPU, Pemkota tidak akan berani mencairkan anggaran.
Tambahan anggaran Rp200 juta tersebut tidak untuk kebutuhan KPU semata, tetapi juga untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan pemilu seperti pengamanan.
Sementara itu anggota KPU Kota Malang dari divisi logistik, Wahyu Ida Herawati, mengakui, KPU tengah menyusun draf DPA kepada Pemkot Malang.
Menurut Ida, KPU setempat masih membutuhkan dana tambahan yang cukup besar untuk melakukan sosialisasi secara maksimal di 57 kelurahan di kota pendidikan itu.
KPU Kota Malang mendapatkan kucuran anggaran dari pusat sebesar Rp18 miliar dimana hanya Rp120 juta yang dialokasikan sebagai dana sosialisasi.
"Dana sosialisasi sebesar Rp120 juta itu hanya cukup untuk 10 kelurahan saja, sehingga kami minta tambahan anggaran ke Pemkot Malang," demikian Ida. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
