"Bukan (BHP dan UU-red) itu masalahnya, tapi bagaimana kita melihat pendidikan itu sebagai kebutuhan dasar," katanya saat dialog dengan masyarakat pada acara silaturahmi bertajuk "Sri Sultan Mendengar" di Bengkulu, Kamis.
Hal itu disampaikan Sri Sultan menjawab pertanyaan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhamadiyah Bengkulu (UMB), Mulya Ansori yang mempertanyakan apakah Sultan berani mencabut UU tentang BHP jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2009-2014.
Menurut dia, saat ini pembangunan pendidikan nasional lebih didasari karena UU, termasuk dalam pengalokasian dana 20 persen.
"Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan perintah dari UUD 1945. Saya kira bukan seperti itu seharusnya," ujarnya.
Seharusnya, lanjut dia, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang memang patut mendapat dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah.
Jika telah dipandang sebagai kebutuhan dasar, maka jangankan hanya 20 persen, kalaupun harus mengeluarkan anggaran 30 persen untuk membiayai pendidikan, tidak ada masalah dan harus dialokasikan.
Dalam konstitusi negara telah jelas ditegaskan, negara harus mencerdaskan bangsa. Artinya, kata dia sektor pendidikan harus menjadi prioritas dan pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk bidang itu.
"Kalau pemerintah hanya menanggung 30 persen dari biaya akan sulit. Nanti yang bisa bersekolah hanya kalangan masyarakat mampu saja, sedangkan yang kurang beruntung (miskin) tidak akan bisa karena biaya terlalu mahal," katanya.
Padahal seharusnya pemerintah justru menanggung semua biaya pendidikan kalangan kurang beruntung itu.
"Dalam satu diskusi, saya pernah ditanya, kalau pemerintah menanggung pendidikan masyarkat, kemudian setelah dia lulus dan bekerja di luar negeri maka negara akan rugi. Saya jawab, dalam masalah pendidikan jangan berhitung seperti orang dagang," katanya.
Negara, kata dia, tidak akan rugi membiayai pendidikan rakyat kalaupun nanti dia bekerja di luar negeri.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
