"Tidak benar ada manipulasi, tidak benar ada penggelembungan," katanya yang didampingi Ketua KPU Jawa Timur Nikmatul Hidayati, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3).
Sebelumnya, KPU mendapat laporan dari sejumlah partai tentang dugaan penggelembungan DPT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim, khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.
Namun, data yang diterima KPU pusat tersebut tidak ditandatangani penyelenggara pemilu setempat sehingga diragukan keabsahannya.
Data yang dilaporkan tersebut juga diragukan digunakan oleh KPU Jatim, KPU Bangkalan, maupun KPU Sampang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim.
Pada Jumat (19/3), KPU telah melakukan klarifikasi pada KPU Kabupaten Sampang dan Bangkalan. KPU juga telah memanggil KPU Provinsi Jatim untuk dimintai keterangan.
Setelah dicocokkan, data DPT yang diduga dimanipulasi yang diserahkan ke KPU pusat ternyata berbeda dengan DPT resmi yang digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim.
KPU juga telah mengadakan pertemuan dengan KPU Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Magetan berkaitan dengan dugaan manipulasi DPT pemilu legislatif.
Dari hasil pertemuan itu, kata Hafiz, tidak ditemukan adanya manipulasi atau penggelembungan jumlah daftar pemilih.
Menambahkan keterangan Hafiz, Ketua KPU Provinsi Jatim Nikmatul Hidayati menegaskan, tidak ada manipulasi DPT di Jawa Timur.
"Kalau ada, data yang ganda dan itu bukan kesengajaan. Memang seperti itu data di lapangan yang kemudian harus dimutakhirkan," katanya.
Apabila ada partai maupun pihak lain menemukan ada kejanggalan dalam DPT, maka Nikmatul mengajak agar partai tersebut mau membahasnya bersama-sama dengan KPU.
"Tunjukkan data mana yang bermasalah, untuk kemudian sama-sama kita klarifikasi," katanya. (*)
Editor: Guntur Mulyo W
COPYRIGHT © ANTARA 2009
