Richard Falk mengatakan bahwa untuk memutuskan apakah perang itu sah, perlu menilai apakah pasukan Israel dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer di Gaza.
"Jika itu tidak mungkin untuk melakukannya, maka melancarkan serangan itu sifatnya tidak sah, dan tampaknya merupakan satu kejahatan perang paling luas berdasarkan hukum internasional," kata Falk dalam laporan yang ditulisnya untuk diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
"Berdasarkan bukti awal yang diperoleh, ada alasan untuk sampai pada kesimpulan ini," tambahnya dan menegaskan serangan-serangan itu ditujukan pada daerah-daerah yang banyak penduduknya.
Lagi pula, karena perbatasan-perbatasan Gaza ditutup, warga sipil tidak dapat melarikan diri dari serangan-serangan itu, kata Falk seperti dikutip AFP.
Falk memusatkan laporannya pada masalah-masalah hukum yang timbul akibat perang itu, karena ia tidak dapat memasuki Gaza untuk menilai situasi hak asasi manusia di lapangan.
Ia berusaha datang ke wilayah itu pada Desember lalu, tetapi ditahan oleh Israel di sebuah fasilitas dekat bandara Ben Gurion sebelum diusir sehari sesudah itu.
Falk adalah pengecam keras kebijakan-kebijakan Israel terhadap Palestina dan mengatakan awal Desember negara Yahudi itu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ketika mengusir dia, kementerian luar negeri Israel menuduh Falk "mensahkan terorisme Hamas."
Israel menegaskan bahwa Falk tidak diundang, dan tidak akan diterima di Israel, berdasarkan kedudukannya sebagai pelapor khusus untuk hak asasi manusia, kata kementerian luar negeri saat itu.
Falk Januari juga menuduh operasi-operasi militer Israel di Gaza menimbulkan "momok kejahatan perang sistematis" dan harus diselidiki.
Israel akhir Desember melancarkan serangan tiga minggu di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina dan banyak rumah yang hancur. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2009
