"Pemilu legislatif 9 April 2009 sebagai sarana perwujudan kadaulatan rakyat telah terancam," ujar Sekretaris BP Pilpres PDIP Hasto Kristianto kepada pers di Jakarta, Selasa.
Ditegaskannya bahwa rekayasa secara sistemik terhadap data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) benar-benar terjadi dalam skala luas dan masalah tersebut telah dilaporkan terjadi di 19 provinsi yang mencakup 78 kabupaten/kota.
Menurut Hasto, adanya berbagai kecurangan pemilu itu bisa dibuktikan dengan adanya penggelembungan DPT, keterlambatan distribusi logistik pemilu, rendahnya kualitas surat suara serta sejumlah masalah lainnya yang mengancam kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Disamping itu juga terdapat cukup bukti yang meyakinkan di lapangan bahwa KPU sudah digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dekat dengan akses kekuasaan demi memenangkan pihak tertentu.
PDIP, katanya lagi, menemukan salinan layanan pesan singkat (SMS) yang melibatkan petinggi parpol dan pejabat pemerintah mengenai cara-cara untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu selama pemilu. "Apa yang ada di SMS-SMS itu persis sama dengan apa yang terjadi sekarang ini," ujarnya.
Mengenai rekayasa penggelembungan DPT, katanya, hal itu telah sukses dilakukan di empat pilkada, seperti Maluku Utara dan Sumatera Utara. Tingkat penggelembungan tersebut minimal 10 persen dari jumlah pemilih dengan memanfaatkan situasi masyarakat yang apatis dengan pemilu.
"Rekayasa ini dilakukan dengan memainkan nomor induk kependudukan (NIK) dan mengubah empat digit di belakang, memanfaatkan data penduduk yang amburadul. Manipulasi-manipulasi itu dilakukan dengan menyesuaikan peta politik serta kondisi demografi," ujarnya.
Oleh karena itu, PDIP menyatakan penyusunan DPT telah melanggar UU No 22/2008 tentang Pemilu. Pelanggaran tersebut antara lain terjadi dengan tidak dilakukannya pemutakhiran data pemilih akibat tidak adanya petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak sempat dibentuk PPS.
Lebih lanjut Hasto yang juga anggota Fraksi PDIP DPR tersebut menegaskan bahwa pemerintahan saat ini bertangungjawab penuh terhadap masalah kekacauan DPT.(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
