"Saya menghimbau agar semua pihak agar bisa ikhlas menerima hasil Pemilu legislatif, walaupun banyak kekurangan seperti masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata Jimly, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, masyarakat harus melihat kepentingan yang lebih besar, jangan lihat keadilan orang per orang, tapi keadilan secara kolektif di mana pemilu yang harus berjalan sukses.
Pemilu 2009 tersebut lanjut dia merupakan pemilu terakhir dalam masa transisi, dalam 10 tahun terakhir ini. Setelah pemilu tersebut diharapkan menghasilkan pemerintah yang kuat dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) tersebut lebih lanjut mengatakan keikhlasan tersebut harus disertai dengan catatan-catatan, ada perbaikan pada pemilu presiden mendatang.
"Dalam waktu dua bulan KPU harus memperbaiki DPT, agar tidak lagi terjadi kekacauan dalam pemilu legislatif," katanya.
Ia mengatakan semua yang bertanggungjawab dalam DPT harus segera memperbaiki, yaitu KPU, Bawaslu, Departemen Dalam Negeri beserta pemerintah daerah sebagai administrator.
"Mereka itu semua harus benar-benar bekerja dengan baik, agar tidak terjadi lagi kekacauan DPT," jelasnya.
Jimly khawatir jika kekacauan DPT terjadi di Pilpres juga, maka akan terjadi kekacauan politik dan bisa saja hasil pilpres bisa dibatalkan. "Tingkat emosional pemilih dengan calon presiden yang dipilih sangat dekat, sehingga potensi konflik sangat tinggi," katanya.
Ia mengakui Pemilu Legislatif 2009 tersebut merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Buruknya pemilu tersebut dikarenakan pemilu yang rumit dan sulit, karena parpol peserta pemilu dan jumlah pemilih yang banyak, aturan yang berubah-ubah, hingga menjelang pemilihan.
"Tanda memilih dengan pencentangan juga jadi permasalahan, karena baru pertama kali dan sosialisasi juga kurang," jelasnya.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
