Sebelum memulai rapat kabinet terbatas membahas situasi keamanan pasca Pemilu Legislatif 2009 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Presiden Yudhoyono di hadapan jajaran para menteri yang hadir mengatakan pemerintah harus memastikan bantuan yang diberikan memang porsi pemerintah dan bukan kewenangan KPU.
"Agar tidak ada yang disebut intervensi atau campur tangan pemerintah yang sedang memerintah, maka apa yang kita bantukan adalah porsi pemerintah, tidak boleh domain KPU," tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, juga harus memberikan penjelasan kepada rakyat tentang perbedaan domain KPU dan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2009 agar tidak ada tudingan intervensi.
"Ini yang harus kita jelaskan ke rakyat, karena ini `complicated` dan banyak yang tidak paham. Seolah-olah ini domain pemerintah dan tanggung jawab Presiden," ujarnya.
Presiden meminta agar pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2009 sesuai yang diatur dalam Perpres No 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Pemilu.
Terhadap masalah yang menjadi kewenangan KPU, Presiden mengatakan, pemerintah hanya bisa mengingatkan KPU agar pelaksanaan tahapan Pemilu berikutnya lebih baik lagi.
"Terhadap yang menjadi kewenangan KPU, manakala kita melihat ada yang kurang baik maka kita minta perbaiki untuk diluruskan dan lakukan langkah-langkah yang serius menghadapi Pemilihan Presiden mendatang," tuturnya.
Presiden pada Senin menggelar rapat kabinet terbatas membahas situasi keamanan pasca Pemilu Legislatif 2009 yang dihadiri Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh, Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji.
Menurut Presiden, rapat itu untuk mengkonsolidasikan informasi situasi terkini yang telah didapatkan pemerintah dari laporan pihak keamanan dan gubernur seluruh Indonesia.
"Hari ini kita konsolidasikan, petakan perkembangan situasi, agar hari-hari mendatang kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat," ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, sesuai kewajibannya akan terus memelihara keamanan dan stabilitas selama rangkaian masa Pemilu 2009.
"Bertahun-tahun kita memulihkan keamanan, jangan sampai robek, karena satu dan lain hal sehingga kita berada di posisi terpuruk," ujarnya.
Presiden mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengundang seluruh gubernur untuk mendengarkan laporan dari kepala daerah tentang evaluasi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di daerah masing-masing.(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
