"Saya ingatkan bahwa saya dan kawan-kawan memegang amanah dengan sumpah dan janji untuk menjaga netralitas atas nama Tuhan. Kalau netralitas tidak terjaga, hukuman Tuhan lebih berat," katanya di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Hafiz tersebut disampaikan menanggapi adanya penilaian sejumlah pihak bahwa KPU telah bersikap tidak netral, antara lain dengan hadirnya Ketua KPU saat pemungutan suara di TPS tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih.
Ia mempertanyakan mengapa kehadirannya di Cikeas itu dijadikan indikator tidak netral, padahal anggota KPU lainnya, Abdul Aziz dan Syamsulbahri juga melakukan peninjauan di TPS tempat Wapres Jusuf Kalla memilih dan di TPS tempat Ketua DPR Agung Laksono memilih, juga hadir anggota KPU Sri Nuryanti.
"Itu tidak bisa dijadikan indikator, buktikan dulu," katanya.
Kalau dikatakan bahwa buktinya adalah kemenangan salah satu partai, Hafiz mengatakan, ada sekian banyak gubernur dan bupati yang berasal dari partai yang berbeda-beda.
"Jadi, kita bekerja secara keseluruhan tidak pernah berpihak ke siapapun," katanya.
Sementara itu, menanggapi kemungkinan adanya tuntutan pemilu ulang, Hafiz mengatakan, apapun tuntutan yang dilontarkan orang boleh-boleh saja.
"Tetapi itu semua kan tergantung pada keputusan pengadilan seperti apa. Mau menuntut apa saja silakan saja, itu hak mereka," katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa aturan soal pemilu ulang tidak ada dalam Undang-Undang. "Kalau pemungutan suara ulang, ada aturannya, dengan sejumlah syarat," katanya.
Ia menegaskan, KPU dan jajarannya dari pusat hingga daerah sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin sesuai aturan UU, termasuk soal daftar pemilih tetap (DPT).(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
