"Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa itu adalah wacana pribadi. Pimpinan partai yang lain juga mengatakan itu bukan keputusan partai. Tidak ada ancaman, tidak ada mundur atau tidak mundur," kata Hidayat usai menghadiri acara pembubaran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Menurut Hidayat Nurwahid , PKS sudah mengerti bahwa bukan kewenangan PKS untuk mengatur atau memaksa partai politik lain dalam menentukan koalisi.
"Apakah Partai Demokrat menerima koalisi dengan siapa, tidak berkoalisi dengan siapa, itu kewenangan Partai Demokrat," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengancam PKS tidak akan melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat apabila Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan kembali dengan Jusuf Kalla.
Hidayat mengatakan PKS sebagai partai yang demokratis amat menghormati keputusan partai politik mana pun juga untuk mencalonkan siapa pun.
"Kita menghormati pilihan-pilihan pihak-pihak yang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada siapa pun juga," ujarnya.
Hidayat yang juga Ketua MPR itu mengatakan saat ini PKS seperti partai-partai lainnya masih menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai politik lain.
Keputusan politik PKS untuk memilih blok koalisi, lanjut dia, akan diputuskan dalam sidang dewan syuro yang baru akan dilaksanakan pada 25-26 April .
Saat ini, menurut dia, masih terbuka berbagai alternatif arah koalisi yang akan dituju oleh PKS.
Bahkan, kata Hidayat, kemungkinan bagi PKS untuk mencalonkan presiden sendiri juga masih terbuka karena PKS adalah partai menengah yang mengalami kenaikan suara cukup tinggi selain Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009.
"Ukuran seperti itu harus diapresiasi dalam demokrasi karena di tengah persaingan politik yang demikian terbuka, PKS adalah partai yang suaranya naik meski tidak sebesar Partai Demokrat," tuturnya.
Hal itu, lanjut dia, bisa diartikan sebagai pertanda bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PKS bertambah dibanding terhadap partai-partai lain yang perolehan suaranya cenderung menurun pada Pemilu Legislatif 2009.
Hidayat juga menyampaikan harapannya agar pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Komisi Pemilihan Umum berusaha maksimal memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Meski banyak pihak merasa kecewa dengan permasalahan DPT yang tidak akurat, Hidayat mengatakan, bukan berarti Pemilu Legislatif dianggap tidak sah.
"Itu secara konstitusional tidak produktif, berbagai macam masalah harus diperbaiki. Bukan berarti kemudian membatalkan hasil pemilu, karena tidak ada produk konstitusional yang dapat membatalkan hasil pemilu," tuturnya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
