"Bila melihat perolehan suara yang cukup dominan, maka Partai Aceh kemungkinan bisa menjadi mayoritas tunggal," kata Jafar kepada ANTARA di Banda Aceh, Minggu.
Perolehan suara sementara DPR Aceh yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sendiri, hingga Sabtu (18/4) pukul 14.00 WIB, menempatkan Partai Aceh berada di posisi dominan dengan menguasai 47,53 persen suara.
Suara yang masuk baru dari 13 kabupaten dan kota meliputi Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bireuen, Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, sementara total total suara 551.564.
Jafar yang mantan Ketua KIP Aceh itu menyatakan, untuk menjadi mayoritas tunggal, Partai Aceh harus mampu menguasai kursi DPRA sebanyak 50 persen plus satu.
"Peluang untuk itu bagi Partai Aceh masih terbuka karena perolehan sementara mereka sudah mengumpulkan 47,53 persen yang hampir mendekati 50 persen," katanya.
Ia menyatakan, apabila parlemen dikuasai satu partai, maka akan membantu dan mempercepat kebijakan eksekutif, yakni Gubernur Irwandi Yusuf yang notabene adalah kader Partai Aceh, sehingga pemerintahan menjadi kuat.
Dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu menyebutkan dua faktor dibalik kemenangan Partai Aceh, yakni pertama kinerja dan struktur organisasi partai yang sampai ke desa-desa dan pengurusnya bekerja maksimal.
"Mungkin Partai Aceh merupakan satu-satunya partai yang melaksanakan kampanye terbuka hampir di seluruh daerah pemilihan, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga wajar mereka dikenal masyarakat," katanya.
Selain itu, partai ini menempatkan calon anggota legislatif baik di DPRK maupun DPRA yang paling banyak diantara semua peserta pemilu.
Kedua, faktor ketokohan dan populeritas pengurus partai yang dikenal rakyat hingga strata terbawah sehingga mempengaruhi massa secara luas.
"Dua faktor ini tidak dimiliki partai-partai lain," ujarnya.
Jafar menepis keraguan sementara kalangan mengenai kualitas caleg Partai Aceh karena yang terpenting menurutnya adalah keseriusan dalam menjalankan dan menekuni pekerjaan.
"Kalau mereka serius, tidak sekolah pun bisa menjadi anggota dewan," ujarnya sambil menunjuk pengalaman reformasi di mana banyak anggota dewan belum berpengalaman dan sedikit yang sarjana, tapi lembaga legislatif berjalan baik. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
