"Pejabat publik harus mau diaudit karena menggunakan uang publik atau uang negara," katanya dalam pertemuan auditor keuangan negara BPK dengan inspektorat jendral kementerian/lembaga (K/L) di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, tantangan pelaksanaan audit selama ini antara lain adalah masalah kultural. Tugas audit masih dianggap sebagai tindakan usil untuk mencari kesalahan pihak lain.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, menurut Menkeu ada perkembang signifikan dalam kultur birokrasi. "Salah satunya soal penggunaan rumah dinas, soal pensiunan yang masih menempati rumah dinas," katanya.
Menurut dia, orang Indonesia kadang menempatkan rasa kasihan di tempat yang salah sehingga menimbulkan tata kelola pemerintahan yang salah. "Kalaupun ada penghargaan untuk mereka harus didesain dalam gaji saat mereka aktif, jangan kemudian mengambil alih milik negara," katanya.
Menkeu mengatakan, pemerintah akan segera memasukkan semua aset negara ke dalam neraca sehingga dapat dihindari kasus-kasus lenyapnya aset negara. "Dulu aset tiba-tiba hilang, aset-aset berupa tanah/bangunan di K/L harus masuk ke neraca," katanya.
Mengenai opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang sampai saat ini masih disclaimer, Menkeu mengatakan, walau masih disclaimer namun ada perbaikan. "Saya tahu itu, tapi ada perbaikan di dalam," katanya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
