"Klarifikasi tersebut bisa dilakukan dengan cara KPK yang mendatangi KPU atau sebaliknya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Johan memaparkan, data yang akan diklarifikasi KPK mencakup pula informasi-informasi umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009, antara lain nama pejabat pembuat komitmen dan pimpinan proyek pengadaan oleh KPU.
Senin kemarin, Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyatakan KPK akan mendatangi KPU pekan ini untuk mendapatkan data terkait pengadaan teknologi Tabulasi Nasional.
Haryono mengaku pihaknya telah berkirim surat ke KPU tetapi belum mendapat jawaban, sedangkan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengaku telah menerima surat KPK itu pada 22 April.
Ia menegaskan, dalam suratnya itu, KPK hanya meminta keterangan nama bukan data rinci informasi lainnya. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
