"Penyelamatan terumbu karang ini memerlukan kemauan politik para pengambil keputusan, terutama di tingkat menteri agar segera dapat terlaksana," kata Peneliti Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kurnaen Sumadiharga, di Jakarta, Selasa.
Menurut Kurnaen, para penguasa dunia di masa yang akan datang yakni mereka yang mampu menguasai sumber daya alam.
Ia mengatakan, oleh karena itu perlu upaya dari negara-negara dunia untuk turut serta dalam penyelamatan sumber daya alam, sebelum semuanya itu salah urus.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia, kata dia, yaitu melalui pembentukan pola pikir masyarakat untuk lebih mencintai laut.
"Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, oleh karena itu bangsa ini harus mencintai laut sebagai sumber kehidupan," katanya.
Adapun bentuk pelaksanaan dari kemauan politik tersebut, kata dia, memerlukan konsep operasional yang terbagi-bagi berdasarkan fungsi dan tugasnya.
"Misalnya, Indonesia sebagai salah satu negara pemilik terumbu karang, maka harus memetakan daerah yang harus dipertahankan agar aman dari kerusakan," katanya.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan konsep tersebut juga akan melibatkan para nelayan tradisional sebagai salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari laut.
Dengan demikian, lanjut dia, penetapan kawasan terumbu karang yang harus dijaga keberadannya ini tidak akan tidak akan mengganggu aktivitas nelayan saat melaut.
"Kawasan-kawasan ini dibagi dalam beberapa zona, seperti zona tertutup, konservasi, terbuka, dan sebagainya," katanya.
Ia mengatakan, meski belum sampai pada upaya konservasi terumbu karang, komitmen serta upaya melindungi agar kerusakan tidak bertambah dinilai sudah menjadi awal yang baik.
Oleh karena itu, ia mengharapkan komitmen para pengambil keputusan yang akan hadir dalam WOC, 11 hingga 14 Mei, serta pertemuan "Coral Triangle Initiative" (CTI), 15 Mei, untuk lebih peduli terhadap kelestarian terumbu karang.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
