"Potensi terjadinya kelompok yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu Presiden, lebih besar," ujar Zamzami yang juga Dekan Fisipol Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau.
Dia berpendapat, kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu kemungkinan menyampaikan aspirasinya dengan melalui berbagai cara.
Terbuka kemungkinan aksi yang dilakukan kelompok yang merasa tidak puas dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Karena itu aparat kepolisian harus lebih sigap menghadapi Pemilu Presiden.
"Aparat kepolisian harus lebih sigap karena kerawanan yang mempengaruhi situasi keamanan daerah didorong oleh kelompok yang lebih besar. Pada Pemilu Presiden beberapa partai berkoalisi mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden," katanya.
Dia mengatakan, isu yang diangkat kelompok politik pada Pemilu Presiden kemungkinan sama seperti yang terjadi pada Pemilu Legislatif antara lain terkait permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) dan dugaan pelanggaran penghitungan suara.
"Kelompok yang tidak puas terhadap hasil pemilu dapat menjadikan permasalahan DPT dan penghitungan suara sebagai alasan untuk mengulang pelaksanaan pemilu," katanya.
Terkait permasalahan itu, dia mengingatkan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu meningkatkan transparansi dan bekerja dengan lebih bertangungjawab sehingga kekurangan yang pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tidak terulang lagi pada Pemilu Presiden.
"Perangkat penyelenggara pemilu mulai dari PPDP, KPPS, PPS, PPK dan KPU harus bekerja secara maksimal, dan dapat menutupi kekurangan yang terjadi selama Pemilu Legislatif," imbaunya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
