"Meski suku bunga Bank Indonesia (BI rate) telah diturunkan beberapa kali, ternyata suku bunga kredit tidak bergerak turun secara linear. Artinya, di situ ada permasalahan struktural di perbankan," kata dia di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kalangan perbankan masih menganggap masalah struktural sebagai faktor resiko yang cukup tinggi baik dari aspek bisnis dan aspek lain, yang membuat perbankan mengamankan uangnya melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sukuk, dan obligasi.
Kondisi itu terjadi karena kebijakan fiskal pemerintah yang agresif menyebabkan terjadinya deviasi yang tinggi dan pada akhirnya menyedot likuiditas dari pasar, di tengah situasi krisis keuangan dunia yang membuat pemerintah sulit menerbitkan obligasi internasional.
Dana yang didapat dari dalam negeri yang tadinya bisa diputar untuk mengerakan sektor riil, tetapi kemudian dijadikan untuk pembiayaan defisit negara.
Pemerintah justru memberikan semacam insentif dari dana-dana yang ditarik untuk kepentingan fiskal itu, sehingga secara tidak langsung pemerintah yang mematikan sektor riil. Hal ini berbahaya sebab pemerintah menjelma menjadi pesaing bagi sektor riil itu sendiri, katanya.
Karena itu, tantangan bagi BI adalah instansi ini harus serius melakukan restrukturisasi di sektor perbankan agar hambatan-hambatan struktural bisa diatasi dengan instrumen sederhana. "Ketika BI rate turun, maka secara linear suku bunga perbankan juga harus turun," jelas dia.
"Dengan demikian pemerintah harus mengurangi defisit negara itu, supaya dana itu tidak tersedot untuk membiayai defisit pemerintah," katanya lagi.
Sebelumnya, kalangan pengusaha mengeluhkan kesulitan sektor riil dalam mengakses likuiditas karena pemerintah telah menjadi pesaing bagi bergeraknya sektor riil.
Penurunan BI rate yang menjadi 7,25 persen dianggap tidak memiliki pengaruh karena suku bunga kredit perbankan masih berkisar 13 hingga 15 persen, padahal pelaku usaha telah menanti penurunan suku bunga kredit.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
