"Bantuan raskin kali ini hanya memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, sebab tidak merata dan banyak warga miskin yang tidak mendapatkan jatah bantuan," kata Kades Bujur Barat, Raja`ie, Kamis.
Warga yang tidak mendapatkan jatah bantuan, kata Raja`ie, akhir-akhir ini sering protes ke Kades. Mereka menganggap adanya warga yang tidak mendapat bantuan raskin tersebut karena Kepala Desa.
Padahal, kata dia, yang diusulkan aparat desa sudah sesuai fakta di lapangan. Tapi data yang ditentukan oleh pemerintah justru berkurang.
"Oleh karena itu, kami minta Pemkab mengevaluasi kembali tentang persoalan ini. Jika bantuan raskin ini tidak bisa merata ke semua warga miskin, lebih baik kami menolak," terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Tamberu, Supardi. Menurut dia, pagu raskin di desanya tahun ini menurut dibanding tahun 2008 lalu.
Pada tahun 2008 jatah bantuan raskin di desanya sebanyak 2.490 kg. Tapi tahun ini 2.000 kg beras. Kondisi tersebut membuat warga yang tidak menerima bantuan melakukan aksi protes kepada dirinya.
"Mereka menyangka saya yang telah mengambil jatah raskin. Padahal ketentuan jatah raskin ini kan memang dari pemerintah, bukan dari saya," katanya.
Penurunan jatah raskin tahun ini bukan hanya terjadi di Desa Bujur Barat dan Desa Tamberu, tapi juga di beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Batumarmar. Seperti di Desa Lesong Daya, Bangsareh, dan Desa Panggerreman.
"Pokoknya ada sebanyak 13 desa yang mengalami seperti ini dan saat semua kepala desanya resah karena selalu diprotes warganya sendiri," kata Supardi menjelaskan.
"Kami berharap pemerintah pusat melalui Pemkab Pamekasan membatalkan penurunan pagu raskin ini dan kembali kepada pagu semula. Kalau tidak, lebih baik kami tak usah mendapatkan bantuan raskin. Karena hanya akan menimbulkan persoalan," katanya.
Camat Batumarmar, Hidayatul Firdaus menyatakan, telah menerima aspirasi para Kepada Desa di wilayah tersebut. Tapi ia mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena penurunan jatah raskin tersebut karena bukan dari pihak aparat di tingkat bawah, seperti Kades dan Camat, tapi memang dari pemerintah pusat.
"Yang bisa kami lakukan saat ini hanya menyampaikan aspirasi para Kades tersebut. Kami kan hanya pelaksana. Yang menentukan adalah pemerintah pusat," terangnya.
Bupati Pamekasan Drs. Kholilurrahman sebelumnya mengakui, jatah bantuan raskin di Pamekasan memang tidak sesuai dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) yang sebenarnya. Sebab jumlah RTM di Pamekasan hasil pendataan Pemkab mencapai 110.943 RTM, tapi penerima bantuan hanya sebanyak 95.10 RTM.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) sub Divre XII wilayah Madura, Miftahul Adha menyatakan, sebenarnya secara keseluruhan jatah raskin untuk wilayah Madura tahun ini meningkat dibanding tahun 2008. Sebab pada tahun 2009 ini penerima raskin mencapai 490.085 rumah tangga sasaran(RTS). Sementara pada tahun 2008 lalu hanya 470.365 RTS.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
