"Khususnya kami di Komisi I DPR RI mesti mempertanyakan detil kasus sebenarnya kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad)," katanya kepada ANTARA.
Malah, menurut Tjahjo Kumolo yang juga anggota Komisi I DPR RI, komisinya itu harus mengusulkan untuk membentuk Tim Independen guna mengklarifikasi dan menginventarisasi seluruh masalah di semua Batalyon TNI di Indonesia yang mencapai 120 unit.
"Upaya mengklarifikasi dan menginventarisasi seluruh masalah di 120 Batalyon tersebut penting, karena menyangkut hak-hak prajurit, apakah mereka menerima sepenuhnya, misalnya uang lauk pauk yang merupakan salah satu hak dasar mereka," ungkapnya.
Dinaikkan Tiap Tahun
Tjahjo Kumolo yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menambahkan, uang lauk pauk prajurit TNI selama ini menjadi perhatian DPR RI untuk selalu dinaikkan tiap tahunnya.
"Terkait dengan itu, maka kembali pada kasus konflik internal Batalyon TNI di Sentani, tidak cukup itu dianggap selesai dengan hanya mencopot atau mengganti Komandan Batalyon (Dan Yon)-nya," tegasnya.
Dari sisi Dewan yang terus memperhatikan upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit, demikian Tjahjo Kumolo, perlu kejelasan melalui investigasi langsung di lapangan oleh sebuah Tim Independen, agar masalahnya tidak terus berulang.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
