"Perhatian pada hak rakyat atas pendidikan hanya ditempatkan sebagai kendala, yang dipenuhi agar sistem utama dapat berjalan," kata Direktur Recognition and Mentoring Program (RAMP) IPB Dr Ir Aji Hermawan, MM di Bogor, Selasa.
Ia mengemukakan hal itu terkait hasil "halaqah" (pertemuan) yang digagas Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) IPB dan Ponpes Darul Muttaqien, Parung, Kabupaten Bogor sebagai rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang diikuti sejumlah pimpinan Ponpes besar NU di Jawa dan tokoh berbagai perguruan tinggi (PT) terkemuka dari IPB dan PT lainnya hari Minggu (10/5).
Dalam pertemuan itu arus utama yang muncul adalah perlunya pembenahan sistem pendidikan nasional, termasuk pemberdayaan lembaga pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara.
Menurut Aji Hermawan --yang baru saja dilantik sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Kota Bogor--dalam kaitan sistem ideologi semacam itu, pendidikan ditempatkan sebagai komoditas, peranan pemerintah diminamilisasi dengan berfokus pada kontrol kurikulum dan standar.
Selain itu, melakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain negara melempar kewajibannya pada entitas politik lokal.
"Guru, dosen, dan profesi pendidikan dininabobokkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau dengan kata lain ditempatkan dalam status ekonomi dan kondisi kerja yang rendah. Kalaupun ada upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, maka dilakukanlah kenaikan gaji yang tidak signifikan atau sistem sertifikasi yang tidak masuk akal," katanya.
"Sistem ini sebenarnya telah melecehkan konstitusi yang menempatkan negara yang berkewajiban mencerdasakan kehidupan bangsa," kata doktor lulusan Universitas Manchester, Inggris itu.(*)
Pewarta: wibow
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
