Saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Taufik setelah pembukaan forum tersebut, menyampaikan protes terhadap pelaksanaan acara yang dinilainya tidak sepatutnya.
Forum klarifikasi seharusnya juga dihadiri oleh seluruh partai politik peserta Pemilu 2009, tidak terbatas hanya untuk sembilan partai yang lolos "parliamentary threshold" (ambang batas perolehan suara di DPR).
"Gerindra menolak forum ini. Mari kita luruskan masalah kursi ini dengan menghadirkan seluruh partai. Apa susahnya mengundang 38 parpol," katanya.
Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis juga mempertanyakan status forum klarifikasi tersebut.
Menanggapi protes dari sejumlah saksi tersebut, anggota KPU I Gusti Putu Artha selaku pemimpin forum mengatakan, pihaknya hanya mengundang saksi dari sembilan partai karena hanya sembilan partai yang lolos parliamentary threshold (PT).
"Karena hanya sembilan partai yang lolos PT, maka kami hanya mengundang sembilan partai untuk mengklarifikasi perolehan kursi," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa forum yang diselenggarakan ini adalah untuk mengklarifikasi perihal penghitungan dan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan.
Saksi partai diberikan kesempatan untuk mencocokkan data perolehan kursi setiap dapil dan mengkoreksi apabila ada kesalahan. Namun, forum ini dilaksanakan tidak untuk menetapkan perolehan kursi, melainkan hanya untuk klarifikasi saja.
"Forum ini tidak untuk menetapkan karena bukan rapat pleno penetapan. Ini hanya untuk klarifikasi," katanya.
Namun, penjelasan dari Putu tersebut tidak dapat diterima oleh saksi dari Partai Gerindra Taufik. Ia memutuskan keluar dan tidak mengikuti forum tersebut.
Pada akhirnya, forum klarifikasi ini hanya diikuti oleh saksi dari delapan partai yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Selain itu, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.
Dalam forum tersebut KPU menyampaikan perolehan kursi partai politik di setiap dapil dan cara penghitungan yang dilakukan.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
