Manado (ANTARA News) - Tiga negara yang tergabung sebagai pemilik Segitiga Terumbu Karang Dunia atau CT-6, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon, mendukung keberadaan Sekertariat Tetap "Coral Triangle Initiative" (CTI) berada di Indonesia.

"Saya rasa Indonesia telah menjadi pemenangnya, Indonesia telah memimpin, dan sebagai inisiator, karena itu secara alamiah sangat wajar untuk menerima bahwa sekertariat tetap akan ada di Indonesia," kata Delegasi KTT Segitiga Terumbu Karang atau CTI dari Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo, usai penandatanganan Deklarasi Segitiga Terumbu Karang di Grand Kawanua Convention Center (GKCC), Manado, Jumat.

Namun demikian, ia mengatakan, keputusan lokasi Sekertariat Tetap CTI itu sendiri dimana akan dibahas pada pertemuan "Senior Oficial Meeting" berikutnya.

Delegasi KTT CTI dari Malaysia, K Nagu juga mengatakan bahwa Malaysia siap untuk mendukung terbentuknya Sekertariat Tetap CTI di Indonesia, mengingat Indonesia lah yang memimpin langkah awal hingga terbentuknya KTT Segitiga Terumbu Karang ini.

"Saya rasa Malaysia sangat mendukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari Sekertariat Tetap CTI. Ini inisiatif yang baik, karena itu Malaysia perlu mendukung Deklarasi ini," ujar dia.

Sedangkan Deklarasi KTT CTI dari Papua Nugini, Benny Allan mengatakan bahwa negaranya mendukung keberadaan Sekertariat Tetap CTI ditetapkan di Indonesia. Sebagai inisiator dari konferensi ini sangat wajar jika Sekertariat Tetap CTI berada di Indonesia.

"Sekarang ini status Sekertariat yang ada di Indonesia ini hanya interim saja, belum ditetapkan secara pasti soal Sekertariat Tetapnya. Tapi Papua Nugini akan memberikan suara untuk Indonesia agar Sekertariat bisa ada di Indonesia," tambah Allan.

Sementara itu, Delegasi KTT CTI dari Filipina, Oscar Orcine mengatakan, bahwa keputusan terkait lokasi Sekertariat Tetap CTI belum ada, karena sebenarnya ada juga keinginan dari Filipina agar sekertariat tersebut ada di negara tersebut. Namun hal tersebut masih akan didiskusikan lagi pada SOM CTI di bulan Agustus.

"Akan didiskusikanlagi, akan ada pertemuan lagi untuk memfasilitasi bagaimana Sekertariat Tetap tersebut akan difinalisasi dan dipilih," kata Orcine.

Ia mengklarifikasi bahwa dalam SOM CTI yang berakhir pada tanggal 13 Mei 2009 di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, belum diputuskan lokasi sekertariat. Akan ada pertemuan selanjutnya apakah sekertariat tersebut akan berbentuk sekertariat tetap atau tidak.

"Tapi sebenarnya bisa dilihat bahwa disetiap mekanisme kerjasama regional, pembahasan soal sekertariat itu ada. Jika Indonesia menawarkan pembiayaan untuk operasional maka Filipina juga pasti akan menawarkan hal yang sama," tambah Orcine.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi mengatakan, masalah Sekertariat Tetap CTI tinggal dikomunikasikan lagi dengan anggota CT-6. Pada intinya tidak ada yang menolak soal keberadaan Sekertariat Tetap, tetapi dalam forum internasional tentu ada tata krama yang harus dilakukan dalam mengambil sikap.

"Nanti kita bicarakan lagi. Kita belum tahu pasti negara mana yang menolak adanya sekertariat permanen. Tapi secara otomatis kebanyakan dari negara anggota mendukung, seperiti Kepulauan Solomon dan Papua Nugini," ujar Freddy sesaat setelah penandatanganan Deklarasi CTI di ruang Kawanua II.

Sebelumnya pada pembukaan KTT CTI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kesediaan Indonesia untuk menempatkan Sekertariat Tetap CTI di Indonesia. Dan Indonesia akan menanggung operasional dari sekertariat tersebut.

Sekertaris Panitia Nasional Konferensi Kelautan Dunia, Indroyono Soesilo mengatakan, untuk mempermudah informasi, mempermudah pengaturan kerja, dan menjadi prestise bagi Indonesia yang sekaligus menjadi inisiator dari KTT CTI.
(*)

Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009