Rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo yang sedianya membahas alokasi subsidi BBN tahun 2010 di Jakarta, Rabu, ditunda hingga Selasa (2/6) pekan depan.
"Bagaimana kita bisa membahas subsidi kalau payung hukumnya belum ada," kata Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie.
Payung hukum yang dimaksud adalah revisi Peraturan Presiden No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Tertentu.
Sesuai Perpres, bahan bakar yang mendapat subsidi hanya premium, solar, dan minyak tanah, dan tidak termasuk BBN.
Revisi perpres direncanakan memasukkan BBN sebagai bahan bakar yang mendapat subsidi.
Alvin Lie menyarankan agar dukungan pengembangan BBN diberikan melalui insentif pajak dan bukan subsidi harga.
Hal senada juga dikemukakan Anggota Dewan lainnya, Ismayatun.
Ia mempertanyakan, alokasi subsidi tahun 2009 yang sudah ditetapkan sebesar Rp831 miliar.
"Kalau belum ada payung hukumnya, mengapa ada alokasi subsidi," ujarnya.
Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo mengatakan, revisi perpres diharapkan selesai awal Juni 2009.
"Hanya tinggal satu departemen yang belum setuju," ujarnya.
Pemerintah mesti mengejar penyelesaian revisi pepres sebelum masa reses DPR pada pertengahan Juni ini, agar alokasi subsidi bisa masuk dalam APBN.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Evita memaparkan kebutuhan subsidi BBN pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,554 triliun.
Alokasi subsidi itu terdiri dari subsidi biodiesel Rp1,125 triliun untuk 562.534 kiloliter dan bioetanol Rp429 miliar untuk 214.541 kiloliter.
Dengan alokasi tersebut maka subsidi yang diberikan pada tahun 2010 mencapai maksimal Rp2.000 per liter BBN.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan usulan 2009 yang mencapai maksimal Rp1.000 per liter BBN atau totalnya mencapai Rp831 miliar.
Sedang, realisasi subsisi BBN periode Januari-April 2009 mencapai Rp100,868 miliar yang terdiri dari biodiesel Rp99,368 miliar dan bioetanol Rp1,5 miliar. (*)
Pewarta: rusla
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
