Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam konferensi pers setelah rapat di kantor kepresidenan itu menyebutkan, indikator ekonomi yang digunakan dalam RAPBN 2010 adalah pertumbuhan ekonomi antara lima sampai enam persen, inflasi antara 4,5 sampai 5,5 persen, suku bunga enam sampai tujuh persen, nilai tukar rupiah pada Rp9.500-Rp10.500 per dolar, dan harga minyak pada 45 sampai 60 dolar AS per barel.
Sementara itu lifting minyak, menurut Sri Mulyani, tidak akan banyak bergerak dari tahun 2009, yaitu pada kisaran 950 ribu barrel sampai 970 ribu barrel per hari.
"Sedangkan produk domestik bruto kita pada tahun 2010 berkisar antara Rp5.990 sampai Rp6.100 triliun. Jadi, kisarannya sekitar Rp6.000 triliun," ujarnya.
Sri mulyani menjelaskan, arah RAPBN 2010 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2010 tetap memprioritaskan untuk mendukung dan meneruskan pemulihan ekonomi.
Dengan arah itu, maka defisit RAPBN 2010 dirancang pada kisaran 1,3 persen meskipun dalam rapat Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan toleransi hingga 1,5 persen apabila terdapat prioritas penting yang harus didanai dari anggaran negara dan terdapat ruang fiskal yang memungkinkan.
"Menurut saya itu asa, atau pun kondisi di pasar keuangan memungkinkan untuk mendapatkan pendanaan yang baik, " ujar Sri Mulyani.
Dalam RAPBN 2010, lanjut dia, pemerintah tetap akan memberikan insentif kepada sektor riil untuk menunjang pemulihan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) maupun dalam bentuk stimulus belanja pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan program padat karya untuk menyediakan lapangan pekerjaan.
Sri Mulyani juga menuturkan, penerimaan pajak pada tahun depan akan diproyeksikan secara moderat karena akan dipengaruhi oleh Pph badan sesuaI dengan UU Pph dan subsidi serta stimulus pajak maupun penerimaan bea masuk.
Ia juga menjelaskan, anggaran pendidikan tetap akan dijaga pada rasio minimal 20 persen dari RAPBN 2010.
Dalam menyusun RAPBN 2010, Sri Mulyani mengatakan Presiden Yudhoyono menyampaikan bahwa reformasi bikrokrasi, terutama di sektor perpajakan dan kepabeanan, akan terus dilakukan. Reformasi birokrasi juga akan dilanjutkan kepada sektor-sektor penegakan hukum dengan tidak hanya meningkatkan remunerasi, tetapi juga meningkatkan kinerja dan produktivitas.
"Reformasi birokrasi harus dilakukan perencanaan yang baik dan monitoring dari kerja birokrasi sehingga bisa meningkat seiring dengan perbaikan di bidang administrasi maupun pembayaran gaji dan upahnya," tutur Sri Mulyani.
Dalam RAPBN 2010, lanjut dia, pemerintah tetap mendesain program-program untuk melindungi masyarakat miskin sehingga program BOS,
"Ditambah dengan PNPM Mandiri yang sekarang mencakup semua kecamatan di seluruh Indonedsia," ujarnya.
Dalam menyusun RAPBN 2010, lanjut Sri Mulyani, pemerintah telah menjaga keseimbangan antara belanja pusat dan daerah sehingga semangat otonomi terus terjaga.
Sri Mulyani mengatakan berdasarkan trend perekonomian global maupun nasional memasuki minggu kedua Mei 2009, pemerintah berkeyakinan perekonomian sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari dampak krisis keuangan global.
Apalagi, lanjut dia, Indonesia mampu tumbuh positif pada kuartal pertama 2009 bersama dengan dua negara lain di Asia, yaitu China dan India.
"Ini memberikan suatu permulaan yang cukup baik bagi kinerja ekonomi 2009 yang mungkin akan mengantar kita kepada prospek perekonomian 2010," ujarnya.(*)
Pewarta: heru
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
