"Nama Sri Mulyani menguat untuk menjadi Gubernur BI, menggantikan Boediono," kata Ketua Komisi XI DPR Ahmad Hafiz Zawawi di Jakarta, Kamis.
Hafiz mengungkapkan, sejumlah alasan menguatnya nama Sri Mulyani yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang sebelumnya dijabat Boediono, antara lain dia mampu mensinergikan kebijakan-kebijakan antara fiskal dan moneter Indonesia, khususnya di tengah krisis global saat ini.
Dia juga dinilai mampu melanjutkan proses reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan departemen keuangan, ke dalam institusi BI, sehingga bisa meningkatkan kinerja dan transparansi BI.
Selain itu menjadi mediator BI dan DPR dalam membahas UU yang terkait dengan BI untuk meningkatkan independensi BI yang akan dituangkan dalam UU BI, serta adanya pelaksanaan UU BI yang lebih sinergi dalam menjalankan perintah UU BI tersebut.
"Artinya, independensi BI mendesak untuk segera dilakukan, khususnya dalam kondisi krisis seperti ini," katanya.
Alasan lain, lanjut Ahmad Hafiz, terkait dengan ketokohannya, Ani, panggilan akrab Menkeu, diharapkan bisa membawa pengaruh signifikan terhadap institusi BI dengan ketokohannya yang selama ini cukup menonjol di dalam pemerintahan.
Meskipun demikian, Hafiz mengakui, jika kemudian Presiden memilih Ani untuk mengisi posisi Gubernur BI, maka pemerintah juga harus cermat di dalam memilih calon penggantinya sebagai Menteri Keuangan.
"Itu juga merupakan pilihan yang sulit. Namun melihat situasi moneter yang sangat memerlukan penanganan segera, maka pemilihan Gubernur BI harus segera dilakukan. Apalagi Presiden sudah mengatakan, dalam minggu-minggu ini akan segera memasukkan usulan nama-nama calon Gubernur BI," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan menilai Sri Mulyani lebih cocok menjadi Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan daripada menggantikan Boediono sebagai Gubernur BI karena di konsisten dan mampu mengendalikan perubahan dengan kuat, apalagi reformasi bidang keuangan masih terus berlangsung dan memerlukan figur yang kuat serta memiliki tekat.
"Sebaiknya, posisi Gubernur BI diduduki orang lain," katanya.
Sedangkan Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Ahmad Erani Yustika meyakini, jika Sri Mulyani benar-benar menjadi Gubernur BI, maka masih banyak orang yang bisa menggantikan posisinya sebagai Menkeu, baik dari kalangan birokrat maupun akademisi.
"Jadi, jangan terlalu khawatir soal itu. Saya pikir penggantinya harus orang yang punya sikap jelas soal utang luar negeri dan alokasi APBN untuk kesejahteraan rakyat. Dua isu itu yang paling ditunggu-tunggu," katanya.(*)
Pewarta: bwahy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
