"Kami tidak gentar, silakan saja Malaysia bermanuver menghadirkan kekuatan militer dan melakukan propaganda di Ambalat dan sekitarnya. Yang jelas, Ambalat adalah bagian NKRI," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Juwono mengatakan, meski kondisi ekonomi dan sosial masyarakat RI di wilayah perbatasan masih minim, namun mereka sudah cukup dewasa dan pintar untuk tidak begitu saja terpengaruh manuver dan propaganda Malaysia, apapun itu bentuknya.
Terlebih, lanjut Menhan, sejak 1966 Indonesia telah memberikan konsensi pada perusahaan multinasional ENI dan Chevron di Blok Ambalat dan itu tidak pernah dipersoalkan Malaysia sebelumnya, sampai mereka mengeluarkan Peta Maritim 1979, yang ditentang oleh Indonesia, Singapura, Vietnam dan Cina.
"Hasil kontrak itu, selama ini juga masuk ke kas Negara Indonesia. Jadi, bagaimana pun posisi kita lebih kuat...semua berdasar Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982," tuturnya.
Tentang kemungkinan ke Mahkamah Internasional, Juwono mengatakan, langkah itu tidak perlu. "Kami optimis saja, apapun yang dilakukan Malaysia...," ujarnya.
Hal senada diungkapkan, juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah yang mengatakan, kecil kemungkinan persoalan Blok Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional.
"Kedua pihak sepakat untuk mengedepankan perundingan bilateral. Jadi, ya..segera saja kita lanjutkan perundingan agar persoalannya tuntas," katanya.(*)
Pewarta: adit
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
