Marwan di Jakarta, Senin, dalam keterangan tertulisnya sehubungan akan dilakukan RUPS Indosat pada 11 Juni 2009, juga meminta pemerintah berperan aktif mengoptimalkan belanja operasi dan modal bagi kepentingan perusahaan nasional dan produk dalam negeri.
Selain itu menempatkan orang-orang Indonesia, termasuk eks karyawan Indosat, pada posisi direksi/komisaris Indosat menggantikan semua orang-orang asing.
Seperti diketahui, pemilik saham Indosat saat ini adalah QTel 65 persen, Pemerintah RI 14,2 persen dan publik dalam/luar negeri 20,8 persen.
Marwan mengatakan, Iluni Jakarta, sangat prihatin dengan sikap berbagai pihak terkait yang tampaknya tidak optimal mengamankan kepentingan negara, termasuk dalam penerimaan pajak, penempatan direksi maupun tingkat pengembalian saham negara di Indosat.
Ia menjelaskan, dengan harga saham Indosat di BEI saat ini sekitar Rp5.500 perlembar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 5 milyar lembar, maka nilai perusahaan saat ini adalah sekitar Rp27,5 triliun.
Jika jumlah saham pemerintah Indonesia 14,2 persen, maka nilai kekayaan Negara di Indosat adalah sekitar Rp3,9 triliun. "Bagi kita, nilai saham ini harus memperoleh tingkat pengembalian yang optimal bagi negara," katanya.
Berdasarkan perhitungan dari laporan tahunan 2008 yang diterbitkan Indosat (www.indosat.com), minimal mengindikasikan dua hal, yakni penerimaan pajak bagi negara menurun sangat signifikan dan penerimaan deviden bagi negara dari pemilikan 14,2 persen saham di Indosat juga menurun secara signifikan.
"Kita menyadari bahwa negara atau pemerintah tidak lagi menjadi subjek pengendali di Indosat. Kendali perusahaan ada di tangan asing, dari sebelumnya Temasek dan sekarang beralih ke QTel. Namun demikian, kita mempertanyakan sikap pemerintah tentang penurunan ini dan sekaligus meminta agar langkah-langkah korektif dan antisipatif segera diambil," katanya.(*)
Pewarta: mansy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
