"Hingga saat ini tim kami belum berniat melibatkan lembaga survei untuk melakukan kerjasama penghitungan cepat pada Pilpres 2009," kata anggota tim suksek JK-Wiranto, Indra J Pilliang di Jakarta, Selasa.
Keberadaan lembaga survei yang sebagian besar dibiayai pasangan partai politik dan capres maupun cawapres dipertanyakan independensinya sebagai lembaga profesional.
Menurut politisi dari Partai Golkar, hingga saat ini tim JK-Wiranto yang juga disebut sebagai "pasangan nusantara" untuk periode lima tahun mendatang masih lebih mempercayai kerja tim yang dibentuk di daerah ketimbang harus melibatkan lembaga survei.
Lembaga survei yang seharusnya mempunyai tugas memprediksi pemenang dan melakukan penghitungan partisipasi pemilih sulit melakukan kerja secara profesional karena umumnya tim yang bekerja baru akan melakukan tugasnya setelah dana ada.
Terkait slogan "good governance" yang kini menjadi agenda dan konsumsi publik di Indonesia, Indra mengatakan tidak mempermasalahkan sebab sebagai capres/cawapres harus menjadikan slogan yang benar-benar ditempatkan pada proporsional.
"Good governance itu menjadi keharusan dalam tata kelola pemerintahan yang modern. Artinya harus mengandung transparansi kebijakan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas program-program yang telah dibuat," kata Indra.
Ia melihat pemerintahan sekarang hanya menjadikan good governance sebagai cinderamata dan telah terjadi proses "Amerikanisasi" yang lebih mengarah kepada kuantitatif.
Contohnya lembaga survei yang digunakan negara maju, tentunya akan sangat berbeda standarisasinya dengan negara berkembang dan akan berbahaya apabila hasil survei tersebut digunakan sebagai referensi masyarakat dalam menentukan pilihan. (*)
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
