"Patroli bersama yang sudah disepakati dan sudah berjalan sejak krisis Ambalat 2005 sebaiknya dihentikan, karena kenyataannya Malaysia terus melakukan provokasi dengan melakukan pelanggaran masuk wilayah kedaulatan NKRI lebih dari 100 kali," tegas Najib di Malang, Jumat.
Lembaga kajian sosial politik itu mengatakan, bahaya utama yang sering terjadi di perairan Ambalat adalah masuknya kapal Angkatan Tentara Diraja Malaysia sehingga patroli bersama antara kedua negara harus dihentikan secepatnya.
Najib yang juga pengusaha asal Malang itu menyatakan, pemerintah Indonesia harus jelas dan tegas, tidak perlu negosiasi atau diplomasi semu, sebab memang tidak ada yang harus dinegoisasikan termasuk kunjungan anggota DPR RI ke Malaysia juga tidak perlu sama sekali.
Menurut Najib, apabila pemerintah Indonesia tidak tegas dan membiarkan kondisi perbatasan seperti selama ini, maka nasib Ambalat berujung seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
"Batas wilayah kita di perairan Ambalat sudah jelas dan secara teritorial Ambalat juga masuk wilayah Indonesia sehingga siapapun yang memasuki wilayah teritorial kita hukumnya juga jelas, tidak perlu persepsi-persepsi lain apalagi ada negosiasi dan patroli bersama. Kita yang rugi," katanya.
Ia mengakui, pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan sangat lemah dan kesungguhan untuk mengurus teritorial juga minim.
Dia menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan itu. (*)
Pewarta: mansy
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
