"Unsur mafia itu harus ada pimpinannya dan terorganisir. Saya lebih melihat itu tindakan tercela yang dilakukan oleh aparat di tingkat pengadilan," kata Benyamin di sela-sela dialog Menjaga Kredibilitas Hakim dan Mencegah Mafia Peradilan di Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Kamis.
Meski tidak sependapat dengan istilah mafia peradilan, Benyamin mengakui adanya hakim yang tidak benar dalam menjalankan tugasnya.
"Bahwa ada hakim yang tidak benar di pengadilan itu saya akui," katanya.
Ketidakbenaran hakim tersebut, katanya, dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat mengaku dimintai uang terkait kasus yang menimpanya. Meskipun menurut Benyamin hal itu masih butuh pembuktian.
"Kalau ada hakim yang tidak benar sampaikan ke pers supaya masyarakat tahu mana hakim yang tidak benar itu," kata Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu.
Dalam memberantas tindak kejahatan di peradilan, pria kelahiran Garut 30 September 1937 ini mengatakan, Ketua MA harus berani bertindak tegas terhadap oknum-oknum pengadilan yang melakukan tindakan tercela.
Tindakan-tindakan yang dilakukan Ketua MA juga harus transparan sehingga masyarakat mengetahui siapa pelaku kejahatan peradilan tersebut.
Menurut Hakim Agung tahun 2000-2002 tersebut, untuk membersihkan peradilan dari tindakan kejahatan sebaiknya mencontoh era tahun 1960-an. Saat itu, MA diketuai Soerjadi, dan banyak hakim yang dipengadilankan.
"Saya merasakan waktu itu, kami benar-benar sangat takut. Ini yang mestinya dilakukan sehingga tidak ada hakim yang macam-macam," kata Benyamin.
Dia mengatakan, akibat dari kejahatan oknum peradilan tersebut sehingga membuat wajah peradilan di Indonesia kerap dipertanyakan berbagai pihak. Padahal katanya, tidak sedikit juga hakim yang baik.
"Ada juga pengacara dan jaksa yang tidak benar," katanya.
Mengomentari tentang penegakan hukum di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Benyamin mengatakan sudah ada kemajuan dan contoh yang baik dari pemerintahan ini.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
