Ketua Umum Brigade Elang Nur Seto BS di Jakarta, Kamis, mengatakan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karena itu, kata dia, siapapun Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih harus punya komitmen pada penegakan HAM.
"Presiden dan Wapres nantinya akan menjadi panutan bangsa, dan merupakan simbol negara Republik Indonesia di mata Internasioanl. Tentunya harus tidak memiliki catatan kasus HAM. Untuk itu siapapun
Capres dan Cawapres yang memiliki masalah dengan HAM, selayaknya segera mengklarifikasi hal tersebut, agar masyarakat secara tepat dan
benar dapat memilih Capres dan Cawapres yang bersih dari catatan kasus HAM," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim dalam sebuah diskusi bertajuk "Mengukur Visi dan Misi Bidang HAM para Capres-Cawapres" menilai tiga pasangan capres-cawapres tidak memberikan perhatian khusus pada penyelesaian kasus-kasus HAM.
Menurut Ifdhal, tidak ada satu pun pasangan capres-cawapres yang memiliki visi dan misi serta komitmen penguatan HAM, apalagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Isu HAM belum jadi perhatian utama ketiga pasangan itu, bisa dilihat dari minimnya informasi soal visi
dan misi mereka di bidang HAM. Mereka juga sedikit sekali memberikan pernyataan atau iklan soal HAM,apalagi visi dan misi dalam bentuk dokumen yang komprehensif.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
