"Saya selaku presiden telah melakukan penertiban 49.477 rekening yang tidak jelas siapa pemiliknya," kata Yudhoyono di kota Rumbai, Provinsi Riau, Sabtu, pada acara kampanye dialogis.
Yudhoyono mengatakan pemerintahan harus semakin bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) agar semua pejabat pemerintah bisa memusatkan perhatiannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Yudhoyono memang tidak memberikan penjelasan tentang masalaah rekening liar tersebut. Namun, rekening liar pada dasarnya adalah simpanan di bank yang dibuka oleh sebuah instansi pemerintah dengan dana yang pada umumnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak.
Rekening liar dibuka atas nama pejabat yang memimpin instansi tersebut. Masalah biasanya timbul setelah pejabat bersangkutan pindah ke instansi lain atau meninggal sehingga instansi tidak bisa menarik dana itu kembali.
Dalam kampanye dialogis di Gelanggang Olahraga Rumbai tersebut, capres Yudhoyono mengatakan, selaku kepala negara saat ini sudah ada 134 pejabat negara baik dari lingkungan pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah diperiksa karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
"134 pejabat negara baik dari DPR maupun pemerintahan sudah saya ijinkan untuk diperiksa karena diduga terlibat tindak pidana korupsi," katanya.
Dalam kampanye dialogis ini Yudhoyono kemudian memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk mengajukan pertanyaan. Salah seorang hadirin kemudian menyampaikan keluhannya bahwa di provinsi Riau sering terjadi banjir akibat hutan yang gundul setelah munculnya penebangan hutan secara liar atau illegal logging di daerah itu.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yudhoyono mengakui bahwa di berbagai daerah telah terjadi penebangan hutan secara liar yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
"Karena itu seharusnya para gubernur, walikota serta bupati harus mengawasi hutan di daerahnya masing-masing guna mengurangi penebangan hutan secara liar," katanya.
Dalam kesempatan itu Yudhoyono mengatakan pemilihan presiden 8 juli 2009 harus menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga bangsa ini kembali terhormat di mata negara-negara lainnya. (*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
